Pansus II DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Pemda DIY

Selasa, 20 Desember 2016

 

YOGYAKARTA (15/12/2016) jogjaprov.go.id –Salah satu kawasan Yogyakarta, Pantai Selatan merupakan penopang utama perekonomian masyarakat pesisir pantai. Demikian sambutan Ir. Gatot Saptadi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY dalam diskusi Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan DIY di Dalem Ageng, Yogyakarta, Selasa (20/12).

Lebih lanjut Ir. Gatot Saptadi menyambut baik kunjungan rombongan Pansus II DPRD Provinsi Jambi dan mengucapkan terimakasih karena Kota Yogyakarta telah dipercaya sebagai tujuan Pansus II DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan studi banding. Dan berharap kunjungan ini dapat menjadi media untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan wawasan, serta menjalin silahturahmi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah DIY.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi,Drs. AR. Syahbandar menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan perbandingan, pendalaman materi, serta memperoleh informasi untuk perbaikan dan menyempurnakan informasi. Dikarenakan Pemda DIY termasuk dalam kategori Kota yang sangat baik dalam pengelolaan dan tata ruang kawasan Pantai Selatan DIY.

Dalam paparannya Yusi, selaku Perwakilan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjelaskan mengenai informasi seputar Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan DIY. Seperti potensi-potensi wisata yang ada di kawasan Pantai Selatan, tujuan perencanaan pengembangan kawasan Pantai Selatan, batasan ataupun arahan pengendalian kawasan Pantai Selatan dan gambaran pemetaan pengembangan di kawasan Pantai Selatan.(sc/rsy)

HUMAS DIY

 

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN