Sultan HB X Membuka Diskusi KASN

Tanggal Rilis :
Senin, 17 Juli 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
alh
Lokasi :
Royal Ambarukmo

YOGYAKRTA (17/07/2017) - jogjaprov.go.id - Dengan mengucapkan Bismillahhirahmannirahim, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X membuka Forum Diskusi dan Sosialisasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang bertempat di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, pada Senin (17/07).

 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa UU No. 5 Tahun 2014 merupakan dasar mengenai Aparatur Sipil Negara dengan substansi pokok digantikannya jabatan eselon dengan jabatan profesi dalam struktur jabatan karier pemerintahan. Salah satu jabatan profesi ASN adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang merupakan sekelompok jabatan tertinggi pada instansi yang dikembangkan secara nasional dan direktrut secara terbuka melalui sistem merit dengan pengawasan KASN.

 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang masih terjadi dalam pengimplementasian kebijakan seleksi terbuka JPT di lapangan, yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.  Diantaranya biaya yang cukup mahal, waktu yang cukup lama, adanya pembatasan (demarkasi) terhadap calon peserta seleksi JPT, dan memberikan syarat tambahan bagi calon JPT yaitu agar mempunyai sertifikasi kompetensi

 

Acara yang dilanjutkan  diskusi yang dipandu oleh  priyono cipto heriyanto dengan narasumber  diantaranya ;Nuraida Muksid,dari Anggota KASN  dan Aris Windiyanto,Deputi Bidang Mutasi BKN

 

Undangan yang hadir Bupati/Walikota se DIY, Anggota KASN serta para peserta Forum Diskusi dan Sosialisasi KASN .(eln)

 

HUMAS DIY.

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN