Gubernur DIY Terima Keputusan DPRD Nomor 24/K/DPRD/2017

Tanggal Rilis :
Jumat, 28 April 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
wijang
Lokasi :
Gedung DPRD DIY Jl. Malioboro Yogyakarta

YOGYAKARTA.(28/04/2017).jogjaprov.go.id- Menindaklanjuti LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2016 yang telah disampaikan pada 28 Maret 2017 yang lalu maka pada pagi ini, Jumat (28/04), di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY dilangsungkan Rapat Paripurna 

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Arif Noor Hartanto serta dihadiri 25 anggota dewan, Wagub DIY dan pejabat dilingkungan Pemda DIY ini salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Pansus DPRD DIY atas pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DIY akhir tahun anggaran 2016 yang tersebut dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2017, serta Pesetujuan dan Penetapan Terhadap Bahan Acara No 9 tahun 2017.

Yang menjadi Juru Bicara Pansus Berita Acara Nomor 9 Tahun 2017 adalah Arif Setiadi SIP. 

Setelah memahami secara komprehensif atas apa yang disajikan dalam LKPJ Gubernur maka pansus memberikan 10 catatan sebagai berikut :

1.Dari 17 Indikator Kinerja Utama Gubernur atau Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY, pada tahun 2016 terdapat 4 indikator yang tidak memenuhi target yaitu Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisnus dan Lama Tinggal Wisman

2.Dari 132 Indikator Kinerja Urusan, proporsi yang tercapai sebanyak 110 indikator.

3.Kinerja urusan pendidikan di DIY tahun 2016 menunjukkan capaian yang baik dan konsisten

4.Indikator kinerja urusan kesehatan tahun 2016 dari 15 indikator yang 4 belum tercapai yaitu prosentase cakupan kunjungan neonates pertama, penjaringan kesehatan siswa SD, prevalensi balita kurang gizi, dan mutu pelatihan kesehatan dan diklat kesehatan

5.Terkait prioritas pembangunan daerah sektor pertumbuhan ekonomi, investasi PMA dan PMDN mengalami pertumbuhan tetapi belum ada pemerataan

6.Dari aspek pengembangan wilayah, urusan kelautan dan perikanan, produksi perikanan budaya naik tetapi belum memenuhi target karena faktor cuaca

7.Untuk urusan ketenagakerjaan prosentase besaran kesempatan kerja terhadap pencari kerja menjadi satu-satunya indikator yang belum memenuhi target

8.Pada prioritas sektor pembangunan wilayah dan tata ruang, urusan perhubungan khususnya penyediaan transportasi umum belum mencapai target

9.Pada prioritas sektor lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap RT/RW sebesar 77%

10.Laporan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY masih terdapat PR berupa Perdais Tata Ruang Keistimewaan dan Kebudayaan namun untuk alokasi dan keterserapannya dari 2013 terus mengalami peningkatan

Setelah ditandatanganinya naskah keputusan dewan tersebut maka telah resmi ditetapkan sebagai Keputusan DPRD DIY Nomor : 24/K/DPRD/2017 tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DIY Akhir Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini telah disampaikan kepada Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY yang diselenggarakan pada pukul 13.00 WIB.

Di hadapan Forkopimda DIY dan anggota dewan yang terhormat, Gubernur DIY menyatakan menyambut baik catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dan dibahas, merupakan inspirasi dan tuntunan bagi Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pembangunan dan pada akhirnya dapat mengakselerasi kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya akan diakomodir dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi dokumen strategis yang lain diantaranya pada penyusunan laporan Pertanggungjawaban Gubernur akhir masa jabatan 2012-2017 dan RPJMD 2018-2022. (nir)

TIM HUMAS DIY.

 

 

 

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN