Bermodal Prestasi Menuju Masyarakat Madani
Yogyakarta (05/10/2022) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY hingga saat ini menjadi satu-satunya daerah yang mampu memperoleh predikat AA pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Hal ini tentu menjadi prestasi yang membanggakan dalam periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada 2017-2022.
Masih segar dalam ingatan, tahun 2019 lalu, Pemda DIY untuk pertama kalinya menerima apresiasi karena menjadi yang terbaik se-Indonesia untuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP. Bahkan tak hanya terbaik, Pemda DIY juga menjadi daerah yang pertama kalinya mampu memperoleh predikat tertinggi yakni AA. Prestasi ini diumumkan pada acara SAKIP Award 2018 di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, 19 Februari 2019.
Kala itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, capaian Pemda DIY hingga menjadi yang terbaik, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan secara konsisten. Sejumlah terobosan dijalankan Pemda DIY yang didasarkan pada vision driven organization. Terobosan ini dengan nyata telah membawa perubahan tata kelola pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sri Sultan pun mengungkapkan, implementasi SAKIP, bagi Pemda DIY dalam perspektif reformasi birokrasi merupakan proses perjalanan panjang dan berkelanjutan. Proses ini tentu dilakukan dalam upaya melakukan pelayanan secara lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sebagai konsekuensi penerapan Program Follow Result, perlu dilakukan upaya mengubah orientasi dari financial audit menjadi performance audit. Dengan begitu unsur kinerja benar-benar menjadi entry point dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Tahun pun berganti, predikat tertinggi ini pun mampu dipertahankan Pemda DIY hingga dapat diraih empat kali berturut-turut sejak pertama kali dicapai. Penilaian SAKIP dengan predikat AA terakhir diterima Pemda DIY pada April 2022 lalu. Tak heran jika pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dari beberapa daerah di Indonesia melakukan studi banding dan studi tiru pelaksanaan SAKIP ke DIY.
Melihat hal ini, Sri Sultan berharap ke depannya perlu ada roadmap yang utuh terkait penyelenggaraan pemerintahan, agar daerah lain bisa menjadikannya acuan untuk meningkatkan penilaian SAKIP masing-masing. Hal ini penting karena selama ini belum ada acuan mekanisme manajemen pemerintahan yang kompatibel.
Menurut Sri Sultan, selama ini Pemda DIY sudah mencoba membuat model-model mekanisme manajemen pemerintahan sendiri secara bertahap dengan kualifikasi berjenjang naik. Dan dengan predikat AA atau tertinggi yang telah berhasil dipertahankan, Sri Sultan pun menegaskan jika Pemda DIY bersedia untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat membuat roadmap utuh terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Selain prestasi satu-satunya peraih LHE SAKIP dengan predikat AA se-Indonesia, selama kurun waktu lima tahun belakangan ini, banyak juga prestasi lain yang berhasil diraih Pemda DIY. Beberapa prestasi tingkat nasional yang diraih Pemda DIY ialah pada Juli 2019, Pemda DIY memperoleh predikat sebagai Pengelola Hutan Terbaik tingkat nasional. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menilai pengelolaan hutan di DIY berhasil menjadi benchmark oprasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lain di Indonesia.
Pada September 2019, Gubernur DIY menerima penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2019 untuk kategori Pemerintah Daerah. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Pemda DIY dalam upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).
April 2020, DIY juga dinobatkan sebagai daerah setingkat provinsi dengan Ketahanan Pangan Terbaik periode 2018-2020 oleh Badan Ketahanan Pangan RI. DIY dinilai berhasil menggerakkan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, gizi buruk, dan meningkatkan produksi pangan serta mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.
Selanjutnya, pada September 2020, Pemda DIY berhasil meraih predikat Terbaik I untuk kategori Pemerintah Provinsi pada Paritrana Award 2020. Penganugerahaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini diterima secara daring oleh Gubernur DIY. Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang bisa memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi para pekerja, baik sebagai pemberi kerja maupun pemerintah daerah.
Pada Desember 2020, Pemda DIY mendapatkan penilaian Sistem Merit Tahun 2020 dengan predikat tertinggi, yakni Sangat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sistem Merit sendiri merupakan sistem manajemen pengembangan SDM secara strategis dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya adalah melahirkan sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan potensinya.
September 2021, DIY kembali memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan predikat Mentor untuk ketiga kalinya. Anugerah ini adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat atas komitmen Pemda DIY dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kemudian, pada April 2022, Pemda DIY memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 tahun berturut-turut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini pun mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.
Setelah melalui lima tahun kepemimpinan periode 2017-2022, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan melanjutkan masa kerjanya untuk lima tahun yang akan datang. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 secara lengkap ialah ‘Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.’
Pancamulia atau ‘Lima Kemuliaan’ dalam visi DIY ditetapkan atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya dengan RPJMD 2017-2022. Menjabarkan Pancamulia, terdapat tiga hal utama yang saling berkaitan dan menjadi prioritas pelaksanaan visi-misi 2022-2027. Ketiganya adalah Kawasan Selatan, Reformasi Kalurahan, dan Teknologi Informasi.
Tolok Ukur keberhasilan Pancamulia ini di antaranya, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya kualitas SDM DIY, lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram, kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial maupun antar wilayah, serta terwujudnya good-governance pada berbagai tingkatan.
Berdasarkan visi tersebut, dirumuskan empat misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan upaya yang harus dikerjakan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Empat misi tersebut adalah mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat.
Misi ketiga, meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Keempat, melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Visi dan misi inilah yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan program-program strategis sebagai prioritas pembangunan DIY pada 2022-2027, yang meliputi bidang ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, tata pemerintahan, dan reformasi kalurahan.
Lanjutkan Visi, Optimalkan Program Strategis
Visi Misi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 dirancang berdasarkan kinerja lima tahun sebelumnya atau periode 2017-2022. Secara gamblang, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berkomitmen untuk melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, guna mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, tentu dengan berbagai adaptasi berbasis evaluasi.
Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono mengatakan, masih ada empat PR besar dari program periode 2017-2022 yang harus ditindaklanjuti. Kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, pendapatan, dan isu lingkungan akan diprioritaskan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Apabila empat PR tersebut dapat diselesaikan, maka terwujudnya kemuliaan bagi masyarakat DIY akan menjadi kenyataan, seiring terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam kalkulasi nilai-nilai kesejahteraan
Ditemui di Kantor Bappeda DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Rabu (05/10) Beny mengungkapkan, ada upaya serius untuk mengurai kemiskinan ekstrim yang ditargetkan rampung pada tahun 2024. Akan dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.
Terkait masalah ketimpangan wilayah, Beny menjelaskan, Sri Sultan menetapkan 15 kapanewon di DIY untuk menjadi lokus dan fokus pemerataan pembangunan, karena masih memerlukan perlindungan akselerasi tingkat ekonomi. Menurut Beny, sudah dipersiapkan berbagai program yang harus dilaksanakan oleh kapanewon-kapanewon terpilih untuk mengurai ketimpangan wilayah.
Selain itu, upaya menghadapkan DIY ke arah selatan sebagai strategi penanganan ketimpangan wilayah juga bergerak ke arah yang positif. Salah satu contoh indikatornya, angka kemiskinan di Bantul saat ini yang cenderung tinggi (18%), perlu diintervensi dengan rangkaian program dan kegiatan diiringi embrional aktivasi potensi masyarakat.
Selain itu, pembangunan wilayah selatan juga dilakukan dengan reformasi terbatas kalurahan. Reformasi ini digagas agar akselerasi pertumbuhan itu bisa dimulai dari level yang paling bawah. “Sri Sultan ingin terjadi pertumbuhan yang basisnya lahir dari kalurahan. Kelurahan dibangun supaya pusat pertumbuhan ekonomi merata, pemberantasan kemiskinan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” ujar Beny.
Lebih lanjut, ada akses pelayanan dasar yang akan dikembangkan oleh Sri Sultan guna mendukung pariwisata yang menstimulasi pertumbuhan perekonomian, dan secara signifikan akan mampu mengurai kemiskinan. Peran jalan tol menjadi hal yang perlu digaris bawahi potensi yang melingkupinya. Koneksi hub antar tol, serta konektivitas antara exit tol dengan jalan raya di DIY juga menjadi perhatian. Selain tol, pembangunan jalan baru, perbaikan dan perluasan jalan juga dilaksanakan untuk mengurai kemacetan ke arah objek wisata.
Terkait faktor lingkungan, Beny mengatakan, pengelolaan sampah akan dilakukan dengan lebih masif lagi. Dirinya mewajibkan pemilahan sampah dilakukan pada level bawah yaitu keluarga, kemudian naik ke RT, RW, dan selesai di kalurahan. Bank sampah diharapkan bisa beroperasi secara maksimal, sehingga selain mampu mendukung kelestarian lingkungan, juga mampu meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. (Rt/Uk)
Humas DIY
