Daya Ungkit Ekonomi Masyarakat DIY Relatif Baik
Yogyakarta (14/09/2022) jogjaprov.go.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai secara umum masyarakat DIY memiliki daya ungkit dan adaptasi ekonomi yang baik dan cepat. Hal ini tampak dari menurunnya angka kemiskinan DIY jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.
Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Rabu (14/09) di Gedung DPRD DIY. Rapur kali ini digelar untuk mendengarkan jawaban Gubernur DIY atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY tahun anggaran 2023.
“Pada tahun 2022, angka kemiskinan DIY menunjukkan tren semakin menurun. Semester pertama tahun 2022 kemiskinan DIY sebesar 11,34%. Angka ini lebih rendah dibanding sebelum pandemi di tahun 2019 yang ada di titik 11,44%. Dapat disimpulkan, masyarakat DIY memiliki daya ungkit dan adaptasi ekonomi secara baik dan cepat,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menjelaskan, pengutamaan penanggulangan kemiskinan di DIY telah diarahkan dengan lokus 15 kapanewon sebagai fokus penanggulangan kemiskinan dan telah didampingi Badan Pengawas Keuangan. Pemetaan lokasi kapanewon ini dilakukan agar program yang dikerjakan bisa lebih terarah.
“Secara umum, langkah dan strategi yang diambil dari dalam rangka penanggulangan kemiskinan di DIY adalah perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya strategi. Hal ini dikuatkan dengan koordinasi lintas OPD dan lintas wilayah,” papar Sri Sultan.
Diungkapkan Sri Sultan, nilai indeks Williamson (mengukur kesenjangan wilayah) DIY tahun 2017-2022 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antar wilayah di DIY semakin merata. Tahun 2021, angka ketimpangan regional DIY sama dengan tahun 2020 yaitu 0,4504 dengan dampak pandemi CoViD-19 yang mulai berkurang.
“Pemerintah Daerah DIY telah banyak melakukan intervensi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, utamanya wilayah utara dan selatan. Program untuk mengatasi kesenjangan wilayah di antaranya dengan penumbuhan pusat pertumbuhan baru, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur layanan masyarakat,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menambahkan, akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga terus diperkuat melalui peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar pada masyarakat. Terkait penyusunan asumsi makro ekonomi DIY, menurut Sri Sultan memang belum memasukkan dampak kenaikan harga BBM yang terjadi baru-baru ini.
“Namun kami telah sepakat untuk mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM dalam proyeksi makro ekonomi. Selanjutnya, pemanfaatan dana keistimewaan telah disepakati diorientasikan untuk pelaksanaan lima kewenangan keistimewaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan menuturkan, belanja tidak terduga pada RAPBD DIY 2023 akan digunakan untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumya. Sedangkan skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM dapat dikelola dan dikolaborasikan dengan program kegiatan untuk membangun ketahanan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.
“Selain itu, terdapat program kegiatan Pemda DIY yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan distribusi dan stabilitas harga pangan, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, distribusi terus dilakukan dengan perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok komoditas pangan,” imbuh Sri Sultan. (Rt/Ri/Th)
HUMAS DIY
