Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 63908 suara dari 81509 suara
78%
Tidak: 17601 suara dari 81509 suara
22%

Pemda DIY Peringati Hari Otonomi Daerah ke-23

25 April 2019 - 00:00

Yogyakarta (25/04/2019) jogjaprov.go.id -Para pejabat dan Aperatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melaksanakan upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-23 tahun 2019 dengan tema “Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif Dan Inovatif” di halaman  Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (25/04).

Bertindak selaku inspektur upacara, Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si , saat membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri mengatakan bahwa otonomi daerah dalam pembangunan daerah, masyarakat didorong dan diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi.

Dalam sambutan Mendagri disebutkan, muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

“Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai konsumen pelayanan publik tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai citizen termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” ujar Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo pun menambahkan, ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. "Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, karena masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan,” imbuhnya.

“Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang cukup signifikan dan penyempurnaan, untuk itu penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan, salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman regulasi bagi daerah,” terang Tjahjo Kumolo.

Disebutkan Mendagri, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik, tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perudang-undangan.

Tjahjo Kumolo menambahkan “untuk mewujudkan pelaksaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisen sesuai dengan perinsip tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.  

Selain itu Menteri Dalam Negeri juga menekankan peraturan ini hendaknya diaplikasikan secara konsisten, serta mengedepankan ketelitian dan kecermatan, sehingga bisa mengetahui gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Dengan otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja, mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, tingkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis.

Di akhir sambutannya Mendagri menyampaikan, semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah diharapkan dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini.  (*/sa)

HUMAS DIY