Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 102 suara dari 123 suara
83%
Tidak: 21 suara dari 123 suara
17%

DPRD Sumut Belajar Pengelolaan Hutan ke DIY

Yogyakarta (16/05/2019) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah DIY menenerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (16/05), di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Dalam kunjungan ini DPRD Prov. Sumut ingin mengetahui pengelolaan hutan dan pengendalian kelebihan muatan barang di DIY.

Kunker Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara ini diterima oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muji Raharjo, S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur DIY, Muji memaparkan pengelolaan hutan di DIY. Menurut analisis data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2017, seluas 97.534,22 Ha. Dari luas tersebut, luas hutan rakyat sangat dominan, dengan luasan 78.400,27 Ha dan sisanya 19.133,95 Ha merupakan hutan negara.

“Wilayah hutan di DIY, baik hutan rakyat maupun hutan negara, sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas hutan produksi seluas 13.411,70 Ha, hutan lindung 2.312,80 Ha, dan hutan konservasi 2.990,56 Ha,” ungkapnya.

Terkait pengelolaan hutan produksi, menurut Muji DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain. Ini karena hutan produksi yang ada dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta  yang merupakan UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dan potensi hutan produksi di DIY didominasi oleh tanaman jati sebesar 50,79% dan tanaman kayu putih 34,32%.

Selanjutnya, berkaitan dengan materi kunjungan kerja tentang pengendalian kelebihan muatan barang, Muji mengatakan, menyadari peranan transportasi, DIY melakukan penataan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman dan nyaman. Cara yang dilakukan di antaranya dengan mengendalikan mobil barang yang melebihi muatan.

“Pengendalian beban muatan ini untuk mencegah kerusakan jalan yang dapat menghambat kelancaran, keselamatan, kenyamanan pengguna jalan lainnya. Karena kita ketahui bersama, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara,” paparnya.

Dikatakan Muji, kelebihan muatan angkutan barang dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian ekonomi dan finansial yang dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Karenanya, Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan DIY dan instansi terkait secara rutin mengadakan operasi angkutan barang.

Operasi ini dilakukan untuk menegakkan aturan lalu lintas yang mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

“Operasi ini juga sebagai upaya dalam menekan angka kecelakaan akibat kelebihan muatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum,” imbuhnya.

Ketua Rombongan DPRD Provinsi Sumut, Ebenejer Sitorus, S.E., mengatakan kunker kali ini diikuti oleh Bapemperda DPRD dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut. Tujuan kunker Bapemperda DPRD Sumut adalah untuk berdiskusi dan mendapat masukan maupun informasi terkait terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU ini tentunya membuat terjadinya perubahan tentang urusan pemerintahan di berbagai bidang. Salah satunya, pencabutan Perda Provinsi Sumut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kelebihan Muatan. Kami juga tengah menyusun Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tentunya juga perlu direvisi sesuai tata kelola dan kewenangan di berbagai OPD di Sumut,” imbuhnya. (Rt)

HUMAS DIY