Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10555 suara dari 11347 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11347 suara
7%

Menjadi Provinsi Terbaik, The Asian Post Anugerahi Delapan Penghargaan Untuk DIY

Jakarta (26/07/2019) jogjaprov.go.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima delapan penghargaan yang dianugerahkan The Asian Post kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Penghargaan diserahkan pada acara ‘Anugerah Kepala Daerah dan BUMD Terbaik 2019’ di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat (26/07).

Di sela penganugerahan penghargaan, Gubernur DIY mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada The Asian Post atas semua penghargaan yang diberikan. Bagi Sri Sultan, penghargaan ini bukanlah akhir dari penanganan permasalahan di daerah, tapi sebagai awal dari pengabdian untuk terus berjuang melayani masyarakat.

“Pekerjaan di daerah semakin berat. Semoga kami bisa menjaga marwah ini bagi seluruh kepentingan masyarakat DIY,” ungkap Sri Sultan.

Sesuai hasil riset The Asian Post, Pemda DIY berhasil meraih delapan prestasi. Enam prestasi diantaranya menobatkan DIY sebagai provinsi terbaik. Keenam prestasi ini ialah sebagai Provinsi Terbaik secara keseluruhan, Provinsi dengan Tingkat Pertumbuhan Fiskal Terbaik, Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah, Provinsi dengan Kondisi Penurunan Kemiskinan Perkotaan Tercepat, Provinsi dengan Kondisi Kemiskinan Pedesaan Tercepat, dan Provinsi dengan Kondisi Pariwisata Terbaik.

Selanjutnya, dua prestasi lainnya menempatkan DIY sebagai peringkat kedua, yakni sebagai Provinsi dengan Kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Provinsi dengan Kondisi Paling Bahagia. Selain itu, BUMD milik Pemda DIY, yakni Bank BPD DIY juga berhasil meraih prestasi sebagai BPD Terbaik peringkat V untuk Kategori BPD Aset Rp 10triliun-Rp 25triliun.

Sebelum penganugerahan penghargaan digelar Seminar Nasional ‘Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan BUMD untuk Pengembangan Ekonomi Daerah’. Pada seminar ini, Gubernur DIY menjadi narasumber dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan BUMD yang telah dilakukan oleh Pemda DIY selama ini.

“Yang terpenting dalam pemberdayaan BUMD, bagaimana BUMD bisa punya akses ke masyarakat, utamanya UMKM. Contoh yang telah kami lakukan Pemda DIY, yaitu mengutamakan UMKM DIY untuk mengisi spot bisnis di YIA. Namun para pelaku UMKM ini harus tetap mengikuti uji kualitas produk dan kemasan yang berstandar internasional,” papar Sri Sultan.

Pada acara penganugerahan ini, bertindak sebagai penbicara kunci, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Zainudin Amali. Hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH., dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Zainudin Amali mengatakan, keberadaan otonomi daerah saat ini sangat dinamis. Terbukti dengan sudah adanya sembilan UU yang mengatur terkait otonomi daerah. Dan telah terbukti dengan adanya otonomi daerah, pelayanan terhadap masyarakat semakin baik karena tidak lagi sentralistis.

“Kita harus punya keyakinan otonomi daerah penting menjadi dasar kita dalam membangun negara ini dan menjaga eksistensi negara. Pimpinan daerah pun harus peduli akan ekonomi kreatif, apalagi persaingan antar daerah juga sangat ketat. Karena itu, penerapan otonomi daerah juga harus adaptif dengan perkembangan zaman,” paparnya.

Sebagai informasi, The Asian Post adalah digital magazine grup majalah INFOBANK yang telah ada sejak 1979. Shareholder The Asian Post ialah para bankir profesional dan yayasan karyawan bank nasional.

The Asian Post pun telah merilis hasil risetnya yang bertajuk ‘Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Terbaik 2019’. Riset dilakukan pada periode kinerja pemerintah daerah dan BUMD sejak 2012-2018. Riset ini dilakukan secara independen, tanpa ada intervensi, campur tangan, atau sponsorship dari pihak manapun. Sebagai puncaknya, penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang sesuai hasil riset menduduki peringkat teratas.

Pemimpin Redaksi The Asian Post, Eko B. Supriyanto menjelaskan, tujuan riset ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dan BUMD, sekaligus mendorong kepala daerah dan direksi BUMD untuk meningkatkan performa kinerjanya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. (Rt)

HUMAS DIY