Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 8680 suara dari 9237 suara
94%
Tidak: 557 suara dari 9237 suara
6%

Gubernur DIY Hadiri Rapat Terbatas Bersama Presiden RI

31 Agustus 2019 - 16:34

Magelang (30/08/2019) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden RI, Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Kerja pada Jumat (30/08). Rapat terbatas yang digelar di Patio Main Joglo, Plataran Resort and Spa, Kabupaten Magelang tersebut secara khusus membahas percepatan pengembangan destinasi wisata Borobudur. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan akses jalan dari Kabupaten Kulon Progo yang masuk dalam wilayah DIY menuju wilayah Borobudur, mengingat Bandara Internasional Yogyakarta (YIA, -red) diharapkan akan dapat beroperasi secara penuh pada Maret tahun 2020.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan pandangan mengenai percepatan pengembangan empat destinasi wisata, salah satunya kawasan Borobudur. "Pengembangan empat destinasi wisata yang sudah beberapa kali saya sampaikan: Danau Toba, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Borobudur harus terus dipercepat. Ini juga berkaitan dengan nanti 2020 selesainya Bandara Internasional Yogyakarta yang kita harapkan nanti pada bulan Maret 2020 telah bisa digunakan secara penuh," ujar Presiden.

Selain pembangunan bandara internasional, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan akses jalan dari Kulon Progo ke Borobudur juga akan dilakukan. Hal tersebut untuk memperpendek waktu tempuh dari bandara menuju Borobudur.

"Ini banyak alternatif dan kemarin juga dari Pak Gubernur Jawa Tengah, ada usulan juga dari Pak Bupati Purworejo. Saya kira masukan-masukan yang ada sangat-sangat baik dan nantinya akan segera kita putuskan setelah studi lapangannya selesai," imbuhnya.

Setelah konektivitas diselesaikan, Presiden Jokowi juga ingin agar tata ruang, tata kelola, dan manajemen segera dibenahi. Ia meminta agar rencana induk dan rencana detail pengembangan kawasan wisata borobudur segera diselesaikan dan segera ditetapkan.

"Begitu juga pengaturan tata ruang dan penentuan zona-zona pembangunan pariwisata harus segera disepakati. Kita atur bersama dan kita kendalikan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti perkembangan di lapangan yang menurutnya masih belum cepat. Termasuk juga mengenai kelembagaan tata kelola di kawasan wisata Borobudur. "Ini saya lihat juga masih belum cepat. Dan beberapa pengembangan-pengembangan fisik seperti tadi pagi yang sudah kita lihat saya kira masih sangat banyak hal yang perlu dikerjakan di kawasan sekitar Candi Borobudur," jelasnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi akan terus memantau semua perkembangan di lapangan. Dirinya juga akan meminta laporan secara berkala setiap 3 bulan.

Borobudur merupakan satu dari empat destinasi wisata prioritas pemerintah, selain Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika. Pengembangan kawasan Mandalika sendiri telah dipegang oleh ITDC dan ITDC bertanggung jawab mulai dari perencanaan infrastruktur pendukung, penataan kawasan, kebersihan toilet, penyediaan ruang-ruang untuk UMKM termasuk limbahnya. "Kemarin kita lihat juga Labuan Bajo saya juga optimis nanti akhir tahun 2020 juga akan selesai," katanya.

Secara khusus, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian yang terkait agar memberikan dukungan penuh. Baik itu dalam hal yang berkaitan dengan tanah, maupun yang berkaitan dengan penghijauan kembali di kawasan wisata, terutama di Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika.

"Ini sangat penting sekali. Dan kita harapkan betul-betul di akhir 2020 produk ini betul-betul siap untuk dipromosikan secara besar-besaran dan juga kita harapkan infrastruktur pendukung baik airport dan jalan menuju ke tempat-tempat yang kita telah dan dan akan kembangkan ini betul-betul bisa memberikan dukungan yang baik," paparnya.

Pengembangan destinasi wisata ini terus dipercepat karena menurut Presiden Jokowi, sektor pariwisata bisa menjadi motor peningkatan devisa di tengah gejolak ekonomi global. Sektor pariwisata juga menciptakan efek berganda, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah.

Source foto & artikel: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden