Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 8510 suara dari 9037 suara
94%
Tidak: 527 suara dari 9037 suara
6%

10 Intisari Arahan Gubernur DIY kepada Pimpinan OPD DIY

10 September 2019 - 19:11

Yogyakarta (10/09/2019) jogjaprov.go.id - Segenap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY menerima beberapa arahan dari Gubernur Daerah Istimewa Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (10/09) siang. Forum ini turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Sekretaris Daerah DIY Ir Gatot Saptadi, Kepala BPPKA DIY Drs. Bambang Wisnu Handoyo, dan Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo, SH., MM., Kepala DKPM DIY Drs. Arif Hidayat, serta beberapa pejabat lain di lingkup Pemda DIY.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat 10 intisari arahan dari Gubernur DIY yang patut menjadi perhatian bersama antara lain:

  1. Bahwa dengan adanya prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemda DIY, bukan berarti masalah kita selesai. Namun sejatinya pelayanan publik baru saja dimulai. Sekarang sudah AA, begitu A-nya tiga (AAA), pelayanan pada publik sudah harus paripurna, tidak ada kurangnya. Untuk mencapainya, jangan sampai ngoyoworo, tidak ambisi meraih predikat itu. Tapi lebih kepada ambisi dalam pelayanan publik. Seorang ASN seharusnya bukan pekerja kantoran lagi, tapi para ASN itu menjadi pelaksana peradaban di kalangan masyarakat Jogjakarta.
  2. Bahwa sejatinya komunikasi lintas OPD dan sebagainya, fungsi dan sebagainya memang sebuah hal yang susah, namun tetap harus dicoba untuk dilakukan. Jika gagal, maka berarti tidak bisa dilakukan. Jangan katakan susah kalau belum pernah mencoba karena kita tidak akan pernah melangkah.
  3. Dengan adanya keterbukaan dalam kebersamaan dan keterbukaan dalam komunikasi, maka upaya yang telah dilakukan dan berhasil mencapai predikat AA akhirnya akan tetap bisa konsisten di kemudian hari dan dapat bertahan walau telah terjadi regenerasi.
  4. Harus melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya bottleneck baik di tingkat satu ataupun Kabupaten/Kota di dalam memroses program-program yang telah disepakati bersama untuk realisasi. Bottleneck dalam hal penempatan orang atau kekurangaan kelembagaan, akan menggangu pelaksanaan di lapangan.
  5. Pimpinan OPD harus proaktif dalam melaksanakan komunikasi dengan bawahannya atau dapat melakukan pertemuan sendiri pertemuan dengan jajarannya mengenai arah kebijakan Gubernur. Di samping itu, komunikasi yang terjalin dengan publik juga harus dapat dibangun dengan baik. Segala persoalan harus dapat dikomunikasikan, tidak harus langsung terjun sendiri namun bisa mengutus pihak yang dirasa memiliki kapabilitas untuk menjawabnya.
  6. Setiap OPD harus dapat mengomunikasikan permasalahan yang terjadi dalam institusi. Jika bersifat strategis, dapat didiskusikan langsung dengan Gubernur. Dengan demikian, akan terbangun kekompakan dan persamaan persepsi mengingat tantangan akan semakin berat di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi stuck dan sebagai persiapan jika terjadi perubahan posisi untuk kepala dinas.
  7. Terkait Dana Keistimewaan, akan dilakukan penyesuaian desain Pergub. Selanjutnya, tidak ada alasan lagi bagi OPD untuk tidak menggunakan Dana Keistimewaan. Paniradya dan sebagainya dapat berkoordinasi dengan TAPD maupun Bappeda agar Dana Keistimewaan dan APBD dapat sinkron.
  8. Pengisian dan penyerapan Dana Keistimewaan tersebut sejatinya tidaklah susah, hanya perlu menyesuaikan dengan keperluan OPD masing-masing. Format anggaran dan kegiatan yang dilakukan seyogyanya besar, sehingga tidak hanya secara fisik itu jadi, tapi ada unsur investasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Jogja bisa lebih tinggi lagi.
  9. Mengenai bahasan tenaga non-PNS, tentu saja akan berpengaruh pada tiga hal yakni pada anggaran (APBD, -red), fungsi dan peranan non-PNS itu sendiri, serta adanya ketimpangan fungsi yakni menjadikan PNS tidak bekerja maksimal karena mendayagunakan non-PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab PNS. Meski demikian, pengadaan non-PNS bukannya tidak boleh, namun sejatinya perlu dikaji secara proporsional sesuai kebutuhan. Non-PNS akan tetap diperlukan namun harus disesuaikan dengan bidang, permintaan, dan harus dengan persetujuan Gubernur.
  10. Kita tidak bisa mundur dari tuntutan perkembangan, karena apabila kita mundur atau dengan "ngene wae iso" kita akan mulai dari 0 lagi. Maka perlu adanya perubahan yang mengarah pada perubahan kualitatif dan ini perlu adanya kemauan dari masing-maisng kita untuk berubah. [vin]

Humas Pemda DIY