Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 8510 suara dari 9037 suara
94%
Tidak: 527 suara dari 9037 suara
6%

Pemda DIY Terima Penghargaan Nasional Perlindungan WNI

12 September 2019 - 07:54

Jakarta (11/09/2019) jogjaprov.go.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2019 untuk kategori Pemerintah Daerah, yang diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (11/09) malam.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengadakan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) 2019 untuk kelima kalinya sejak tahun 2015. Award ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang berperan dalam upaya perlindungan WNI. Penghargaan ini diberikan kepada individu, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan media massa yang berkontribusi bagi upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Penghargaan HWPA 2019 diberikan kepada 66 orang/instansi yang terdiri dari delapan kategori penghargaan, yaitu Mitra Kerjasama Kemlu, Kepala Perwakilan, Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Perwakilan RI, Masyarakat Madani Indonesia, jurnalis/media, pemerintah daerah dan satu kategori terbaru yakni pelayanan publik di perwakilan RI. 

Selain memberikan pengakuan tulus terhadap kontribusi berbagai pihak dalam bidang perlindungan WNI, penghargaan HWPA juga ditujukan untuk mengembangkan kepedulian terhadap isu-isu perlindungan WNI. Kontribusi yang dilakukan para nominasi HPWA 2019 dapat berupa peran aktif dalam upaya perlindungan WNI dan bantuan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

"Pemberian penghargaan HWPA ini diharapkan dapat semakin memicu semangat para aktivis pelindungan WNI, bukan hanya Pemerintah, bukan hanya Kementerian Luar Negeri, namun semua elemen bangsa di seluruh penjuru dunia untuk berkolaborasi mewujudkan pelayanan pelindungan WNI yang kredibel, terintegrasi dan komprehensif. Untuk segenap anak bangsa, untuk Indonesia”, ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi.

Dewan Juri HWPA 2019 terdiri atas figur-figur penting yang terlibat langsung dalam berbagai isu perlindungan WNI di luar negeri, diantaranya Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu Duta Besar Andri Hadi, Direktur Pelindungan WNI dan BHI Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah periode 2013-2016 Dharmakirty Syailendra serta pakar hukum internasional, pemerhati dan pegiat HAM, pelindungan perempuan dan anak serta jurnalis senior.

Pada kesempatan ini Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, bagi pemerintah DIY penghargaan ini merupakan kewajiban untuk konsisten dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri yang berasal dari Yogyakarta.

“Dalam konteks pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) maupun pemerintah daerah, para pekerja harus memiliki perilaku yang baik dan motivasi kerja yang memadai serta tidak melanggar aturan. Bagi perusahaan pengirim juga dilakukan verifikasi secara terus menerus, mempunyai sistem manajemen yang kredibel, terpercaya serta bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang dikirimnya. Semoga dengan penerimaan penghargaan ini, dapat menjadi motivasi untuk tertib adminstrasi dan menghasilkan produk manusia Yogyakarta yang baik dan berkualitas,” tutup Sultan. (pjs)

HUMAS PEMDA DIY