Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10548 suara dari 11340 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11340 suara
7%

Tidak Ada Raport Merah untuk OPD se-DIY pada Evaluasi Triwulan III

24 Oktober 2019 - 15:32

Bantul (24/10/2019) jogjaprov.go.id – Hasil evaluasi triwulan III tahun 2019 Pemda DIY menunjukan tidak ada OPD di DIY yang mendapatkan nilai merah. Hasil evaluasi ini menunjukan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan program kegiatan pada OPD.

Hal demikian disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan III tahun 2019, Kamis (24/10) di Hotel Grand Dafam Rohan, Bantul, Yogyakarta. Peningkatan prestasi kerja tersebut menrupakan hal yang patut untuk diapresiasi dan diharapkan mampu menjadi titik balik bagi perubahan bagi OPD untuk terus berbenah.

Sri Sultan menyampaikan, guna lebih meningkatkan kualitas kerja pemerintah, maka OPD tidak boleh puas dengan hasil kinerja yang sudah dicapai. Setiap pimpinan instansi harus menghasilkan sesuatu yang berbeda dan bisa mendorong kualitas layana publik. Selain itu juga harus peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempunyai andil besar pada pembangunan yang berkualitas.

“Sekarang sudah tidak zamannya lagi bekerja mengikuti arus koyo adate atau seperti biasanya. Bekerja yang bagus adalah memahami bahwa hasil kerja harus mampu menghasilkan kontribusi terhadap daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat,” ungkat Sri Sultan.

Sri Sultan menghimbau para jajaran Pemda DIY untuk menjaga komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal tersebut dikarenakan di masadepan nanti, tantangan yang akan dihadapi pemerintah semakin kompleks. Tidak hanya sekedar isu kemiskinan dan ketimpangan sosial, namun juga menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital pada setiap aspek kehidupan.

“Level pimpinan di DIY harus berisikan sosok yang matang secara pemikiran, enerjik serta mampu membuat terobosan untuk mempercepat pembanguna daerah dan meyejahterakan masyarakat. Saya minta seluruh pimpinan OPD untuk mendukung upaya tersebut. Mari memandang peningkatan akuntabilitas tersebut sebagai suatu kebutuhan,” ungkap Sri Sultan.

Kepala Bappeda DIY, Drs. Budi Wibowo, S.H., M.M. melaporkan, pertumbuhan ekonomi di DIY pada triwulan II tahun 2019 ini mencapai angka 6,8%. Lebih tinggi dari  rata-rata nasional yaitu 5,5% dan rata-rata Jawa yaitu 5,68%. Menurutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya beberapa proyek pembangunan infrastruktur strategis

Budi menyampaikan kinerja kegiatan di triwulan III ini mengalami peningkatan dari  94 menjadi 164. Kinerja  PKKI (Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi) 2019 sudah lebih baik dibandingkan dengan triwulan I dan II, yang artinya tidak ada lagi kategori kurang, sebagian besar sudah masuk kategori baik. Selain itu, bahan kinerja eselon II pengguna anggaran semuanya adalah kategori baik, tidak ada yang cukup atau kurang.

Dalam kesempatan ini  juga diserahkan Rapor yang berisi Laporan Kinerja OPD Pemda DIY untuk triwulan III tahun 2019 yang secara simbolis oleh Gubernur DIY kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang terbaik dan terendah. PA dengan nilai tertinggi diraih oleh BAPPEDA DIY. Sedangkan PA dengan skor terendah diraih oleh BPBD DIY. KPA dengan nilai tertingi diraih oleh KPPD Kab. Sleman, sedangkan yang terendah BPDM Kab. Kulon Progo.

Pada acara Rakordal triwulan III tahun 2019 tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, yang pertama antara Pemda DIY dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga antara Pemda DIY dengan STIE YKPN dan  Politeknik Akademi Pariwisata Indonesia (API) Yogyakarta terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Periode 2014-2019, Prof. DR. Sri Adiningsih, MSc; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen (purn) Hinsa Siburian; Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X; Penjabat Sekda DIY, Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si.; Anggota DPD RI; Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB RI; Jajaran anggota Forkopimda se-DIY; Ketua STIE YKPN Yogyakarta ; Direktur Politeknik Akademi Pariwisata Indonesia (API), Yogyakarta; Kepala Desa Ponggok, Kab. Klaten, Junaidi, S.H.; serta Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. (uk/ss)

Humas Pemda DIY