Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10548 suara dari 11340 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11340 suara
7%

Pencegahan Korupsi Untuk Indonesia

29 Oktober 2019 - 12:18

Yogyakarta (29/10/2019) jogjaprov.go.id – Dalam rangka pencegahan korupsi di DIY, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyelenggarakan diskusi publik, tindak lanjut dan pengembangan pelaksanaan aksi di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (29/10). Diskusi sekaligus sosialisasi ini mengangkat tema ‘Akselerasi dan Kolaborasi Pencegahan Korupsi Untuk Indonesia 2019-2024’.

“Kegiatan ini sekaligus mengevaluasi capaian Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sampai dengan B09 (bulan ke-9) 2019. Stranas PK ini memfokuskan pada tiga hal, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ujar Inspektur DIY, Wiyos Santoso, SE., M.Acc., mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Santoso berharap, dengan adanya kegiatan ini, dapat diperoleh solusi dari permasalahan-permasalahan di daerah dalam memenuhi target yang menjadi pekerjaan di ranah Stranas PK. Selain itu, kegiatan ini diharapkan juga dapat menghapus kebingungan daerah terhadap kesan tumpang tindihnya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dengan Stranas PK yang dalam banyak hal ada kesamaan satu.

“Dengan semakin banyak target yang dapat diselesaikan Pemda DIY, target meningkatkan indeks persepsi korupsi yang beberapa tahun ini stagnan, bahkan cenderung menurun, dapat terwujud. Hal ini tentu demi terwujudnya pemerintahan yang baik,” tutup Santoso.

Ketua Penyelenggara, Audy Wuisang, M.Si menyampaikan, acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses koordinasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dalam level kementerian ataupun pemerintah daerah.

Pada diskusi ini hadir pula Tim Teknis Stranas Pencegahan Korupsi, Bimo Wijayanto, Ph.D. Selain itu, acara ini juga turut dihadiri oleh Inspektorat kabupaten/kota se-DIY, perwakilan OPD di lingkungan Pemda DIY, perwakilan OPD kabupaten/kota se-DIY, serta BUMD. (ss)

Humas DIY