Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10548 suara dari 11340 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11340 suara
7%

Apel Pencanangan Bulan Tertib Jalan

05 November 2019 - 16:08

Yogyakarta (5/11/2019) jogjaprov.go.id - Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah DIY, No. 2 Tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, anggota Satpol PP dan stake holder terkait menerima dan melaksanakan instruksi Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Apel Pencanangan Bulan Tertib Jalan, pada Selasa (5/11/2019) bertempat di Pintu Barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Gubenur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan instruksi Nomor 4/INSTRK/2019 kepada Bupati dan Walikota, Kepala/perangkat Desa, instansi vertikal, pelaku usaha, swasta, dan masyarakat DIY, agar dapat berperan aktif dan mendukung terwujudnya pelaksanaan bulan tertib jalan di DIY.

Tertib jalan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1, Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2017 yang berbunyi, setiap orang dilarang menghambat dan atau menutup fungsi ruang milik jalan menempatkan barang, menggelar lapak dagangan atau sejenisnya, mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya, memarkir kendaraan bermotor, mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi, memasang media informasi atau iklan, mendirikan bangunan tanpa ijin pejabat yang berwenang. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Tri Saktiyana, MSi., membacakan sambutan Gubernur DIY sekaligus secara resmi mencanangkan Bulan Tertib Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian tersebut dilakukan dengan melakukan penyerahan atribut secara simbolis kepada tiga perwakilan petugas Polisi Pamong Praja.

“Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pemda DIY berupaya menumbuhkan budaya tertib masyarakat DIY dengan menegakkan peraturan daerah, dan menangani gangguan ketertiban umum secara komperehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak,” jelas Tri.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Drs. Noviar Rahmad, M. Si., menambahkan bahwa di dalam intruksi Gubernur DIY, Pemerintah Daerah bisa menggerakkan seluruh komponen masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan terkait dengan keberadaan Linmas dan Paksi Katon. Adapun tertib jalan meliputi penataan tentang pedagang kaki lima, parkir liar, termasuk di dalamnya pemakaian badan jalan untuk kepentingan seremonial yang selama ini menganggu ketentraman. Demikian pula dengan sampah visual yang sudah sangat memperihatinkan di DIY, sehingga perlu keterlibatan segala pihak, tidak hanya mengandalkan kepada perangkat daerah, satpol PP, Dinas Perhubungan atau instansi-instansi terkait lainnya.

“Harapannya masyarakat di daerah Jogja peduli dan tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Pemerintah Daerah No. 2 tahun 2017 serta masyarakat bisa mengatur diri sendiri dan dibuktikan sendiri oleh badan penertiban yang berada di DIY,” ujar Noviar.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se – DIY, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Kepala UPT Malioboro, dan Ketua Paksi Katon. (kt/teb)