Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10548 suara dari 11340 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11340 suara
7%

Kepemilikan Tanah di DIY Harus Sah Menurut Hukum

15 November 2019 - 17:33

Yogyakarta (15/11/2019) jogjaprov.go.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam  menerima Petunjuk Teknis Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dr. Sofyan A. Djalil. Penyerahan tersebut diberikan pada acara Petunjuk Teknis dan Sertifikat Tanah Kasultanan & Kadipaten, Jumat (15/11) di Bangsal kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sri Sultan menjelaskan, muara dari Juknis tersebut adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal agar terjadi efisiensi dan produktivitas penggunaannya. Selain itu, juga agar terwujud tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. “Penyerahan juknis ini adalah dalam rangka mempercepat proses realisasi konsolidasi tanah di wilayah DIY ini,” ujar Sri Sultan.

Selain fungsi ekonomi, tanah juga mengandung nilai-nilai yang dapat memberikan justifikasi sosial. Maka, perlu dilakukan pengaturan oleh negara dengan sistem administrasi yang terpercaya tentang kepemilikan dan pemanfaatannya. Kepemilikan sertifikat tanah diharapkan mampu meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Sri Sultan menyampaikan, sudah seharusnya tanah memiliki sertifat resmi untuk mendapatkan status hukum yang pasti. Untuk itu, Pemerintah Pusat memberikan kemudahan pengurusan sertifikat tanah ini melalui penyerahan Petunjuk Teknis ini. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien produktifitas penggunaan tanah di DIY. Selain itu, juga agar terwujud tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih tertib dan teratur.

“Petunjuk Teknis ini merupakan prosedur bagaimana mendapatkan sertifikat. Juga dimungkinkan untuk masyarakat mendapatkan hak guna tanah,” jelas Sri Sultan.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang menyampaikan,  acara penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bagian dari penataan tanah di Indonesia. Sudah seharunya ada sertifikat sah sebagai payung hukum terhadap hak atas tanah. Hal tersebut juga berlaku bagi Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten. Keduanya diakui keberadaanya dan dilindungi melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, selama ini tidak ada petunjuk yang lebih teknis mengenai status hukum tanah tersebut.

“Kita membuat petunjuk teknis mengenai sertifikat tanah ini tentang bagaimana mendaftarnya, bagaimana memverifikasinya, sehingga seluruh tanah di Indonesia menjadi jelas terdaftar dan tidak ada polemik di masa yang akan datang,” jelas Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, terkait dengan penataan tanah di Indonesia, semua tanah hak milik sekarang diberikan PTSL secara keseluruhan, tanpa kecuali. Menurutnya, memang sudah seharusnya sertifikat hak milik harus terdaftar, sehingga jelas kepemilikannya.

“Apabila tanpa sertifikat, ditakutkan terjadi kerusakan tanah dan yang paling parah tanah tersebut hilang. Diharapkan Jukni ini mampu ini mengantisipasi agar tidak ada masalah apapun nantinya,” jelas Sofyan.

Pada kesempatan tersebut, didampingi Gubernur DIY dan Wagub DIY, Sofyan menyerahkan pula sertifikat tanah yang diajukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) kepada masyarakat DIY. Selain itu juga diserahkan sertifikat hak guna Tanah Kasultanan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Anggota FORKOPIMDA DIY, Anggota Parampara Praja, Bupati dan Walikota se-DIY, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY beserta Kepala OPD DIY serta tamu undangan. (uk/hn)