Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10548 suara dari 11340 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11340 suara
7%

Aspirasi Masyarakat Jangan Hanya Jadi Catatan

21 November 2019 - 12:37

Yogyakarta (21/11/2019) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY berharap aspirasi masyarakat yang terserap dari berbagai kunjungan kerja DPR RI tidak hanya berakhir menjadi catatan. Berbagai masukan masyarakat sudah seharusnya mampu dipahami dan diserap dengan baik.

“Penyerapan aspirasi masyarakat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, berbagai masukan langsung dari masyarakat, harus ditindaklanjuti dan disusun menjadi peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya,” ujar Sri Paduka.

Saat menerima Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (21/11), Sri Paduka menuturkan, salah satu tugas Badan Legislasi DPR RI adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan. Karena itu, Pemda DIY menyambut baik kunjungan kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat Yogyakarta ini.

“Besar harapan kami jika pertemuan antara Baleg dengan jajaran Pemda DIY, civitas akademika, LSM dan tokoh masyarakat ini nantinya akan menerima banyak masukan. Dan tentunya kami semua berharap masukan-masukan dari masyarakat dan Pemda DIY tersebut dapat dibawa dalam rapat-rapat di DPR,” imbuh Sri Paduka.

Sementara itu, Ketua Rombongan Badan Legislasi DPR RI, Drs. Ibnu Multazam mengatakan, pembentukan perundang-undangan mencakup tahap perencanaa, penyusunan, pembahasan, pengesahan. Dalam tahap perencanaan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020, Banleg DPR RI telah membentuk enam tim untuk berkunjung ke daerah menyerap aspirasi masyarakat.

“Salah satu daerah tujuan kami ialah DIY. Tujuan dilaksanakan kunjungan ini ialah untuk menyebarluaskan capaian Prolegnas 2015-2019 kepada komponen masyarakat. Selain itu, kami juga datang untuk penyerapan aspirasi dari pemangku kepentingan dalam penyusunan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020,” imbuhnya.

Diungkapkan Ibnu, pihaknya pun menginginkan masukan terkait omnibus law seperti yang diungkapkan Presiden RI, Joko Widodo. Omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan sebagai upaya menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, Ibnu pun memaparkan capaian rolegnas jangka menengah 2015-2019 secara keseluruhan berjumlah 189 RUU, tiap tahunnya ditetapkan sejumlah RUU Prioritas. Tahun 2015 disahkan sebanyak 37 RUU, di 2016 ada 40 RUU yang disahkan, pada 2017 sebanyak 52 RUU, di 2018 ada 50 RUU, dan 2019 sebanyak 55 RUU disahkan.

Pada pertemuan yang dihadiri berbagai perwakilan Forkopimda DIY, akademisi dan pemuka agama di DIY ini, beragam masukan diutarakan. Salah satunya masukan yang disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana. Tri naruh harapan banyak terkait omnibus law terkait UU Perkoperasian.

“Saya berharap ada ketegasan apakah UU soal koperasi ini mau berdiri sendiri atau disatukan dengan UU soal ketenagakerjaan dan UKM. Saya harap revisi UU soal koperasi harus bisa menjadikan koperasi lebih milenial agar generasi muda tertarik bergabung,” imbuh Tri. (Rt)

HUMAS DIY