Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 10548 suara dari 11340 suara
93%
Tidak: 792 suara dari 11340 suara
7%

Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Kabupaten/Kota di DIY

02 Desember 2019 - 16:03

Yogyakarta (2/12/2019) jogjaprov.go.id – Amanat yang diatur agar Kabupaten/Kota menyelaraskan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada perangkat daerah yang mempunyai fungsi tersebut terdapat dalam Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada 4 April 2019.

Penjelasan tersebut disampailan oleh Parinadya Pati DIY, Drs. Beni Suharsono, M.Si. dalam kegiatan Jumpa Press mengenai Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Kecamatan/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota pada (2/12) bertempat di Ruang Media Center, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Penyebutan Nomenklatur lokal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur digunakan dalam tata naskah dinas dan administrasi kepegawaian Pasal 13. Sesuai arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pelaksanaan perubahan nomenklatur ditargetkan dilakukan akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020. Dari 4 Kabupaten di Yogyakarta tercatat Kulon Progo sudah dapat menjalankan Peraturan Gubernur tersebut, lalu diikuti oleh Gunungkidul. Untuk 2 Kabupaten lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman kelembagaan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli DIY. “Tujuan Keistimewaan ada 5 yang paling yang sering dituntut pada kami semua adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, menciptakan pemerintahan yang demokratis, menciptakan pemerintahan yang akuntabel, melembagakan kasultanan dan kabupaten. Tujuan tersebut dicapai dari level DIY sampai level desa”, ujar Beni.

Dalam kesempatan yang sama Drs. Beni Suharsono, M.Si. menyampaikan mengenai Peraturan Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota meyelaraskan nomenklatur perangkat daerah agar dapat melakukan penyesuaian seperti Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan Dinas Pertahanan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana). Selain itu di tingkat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diamanatkan pula untuk menyelaraskan Nomenklatur Kecamatan di tingkat Kabupaten berubah menjadi Kapanewon, dan ditingkat kota berubah menjadi Kemantren. Nomenklatur Camat di tingkat Kabupaten berubah menjadi Panewu, dan tingkat Kota berubah menjadi Mantri Pamong Raja. Nomenklatur Sekretaris Camat di tingkat kabupaten berubah menjadi Panewu Anom, dan di tingkat Kota berubah menjadi Mantri Anom.

Sedangkan untuk jabatan dibawahnya terdapat perubahan nomenklatur baik di tingkat Kabupaten/Kota dengan rincian Seksi Pemerintah menjadi Jawatan Praja, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menjadi Jawatan Keamanan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menjadi Jawatan Kemakmuran, Sesksi Kesejahteraan Masyarakat menjadi Jawatan Sosial, dan Seksi Pelayanan Umum menjadi Jawatan Umum.

Parinadya Pati menambahkan Nomenklatur Desa di tingkat Kabupaten berubah menjadi Kalurahan, Nomenklatur jabatan Kepala Desa di tingkat Kabupaten berubah menjadi Lurah, dan Nomenklatur jabatan Sekretaris Kepala Desa di tingkat Kabupaten berubah menjadi Carik. (kt)