Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 58841 suara dari 74927 suara
79%
Tidak: 16086 suara dari 74927 suara
21%

Pemda DIY – DPRD DIY Tandatangani 3 Perda Baru

09 Juli 2020 - 13:10

Yogyakarta (09/07/2020) jogjaprov.go.id –Pemda DIY bersama DPRD DIY menandatangani sejumlah Rencana Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda yang disetujui tersebut adalah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY Tahun 2020 – 2050, perubahan atas Perda DIY no. 4 th 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perda tentang PUD Air Bersih Tirta Utama DIY.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X dan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, S.T. pada Rapur DPRD DIY yang membahas tiga hal tersebut, Kamis (09/07) di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta. Ketiga Perda tersebut diusulkan oleh Pemda DIY kepada DPRD dengan tujuan untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat DIY.

Sri Paduka mengungkapkan, proses pembahasan Raperda ini telah melalui proses panjang bersama dengan DPRD DIY. Berdasarkan laporan dan evaluasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DIY serta Pansus DPRD, menunjukan bahwa Raperda yang diusulkan oleh Pemda DIY bisa disetujui. Selain itu, dalam proses evaluasi, Pemda DIY juga sangat kooperatif dan terbuka dengan semua informasi yang dibutuhkan oleh DPRD.

Dipilihnya 3 hal ini untuk diusulkan menjadi Perda, Sri Paduka menjelaskan, Raperda tentang RUED DIY 2020 -2050 akan menjadi regulasi yang strategis bagi DIY dalam sektor pembangunan dan pengelolaan energi di DIY.  Perda tersebut akan menjadi pedoman strategis terkait dengan kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, serta pengelolaan energi di DIY.

“Kita semua berharap dengan adanya regulasi ini, pengelolaan energi yang berkelanjutan di DIY melalui strategi konservasi dan diversifikasi dapat terwujud. Raperda ini sekaligus menjadi payung kebijakan di tingkat daerah dalam mendukung kebijakan nasional yang telah termuat dalam rencana umum energi nasional,” papar Sri Paduka.

Mengenai Raperda perubahan atas Perda DIY No. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal, Sri Paduka berharap mampu memayungi semua pihak. Payung hukum tentunya sangat diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi. Melalui Perda ini, diharapkan semua pihak bisa terlindungi, dan terjamin kemananan investasinya. Sehingga akan berimbas positif juga bagi kesejahteraan masyarakat DIY.

Lebih lanjut, untuk Raperda tentang PUD Air Bersih Tirta Utama DIY, Sri Paduka mengungkapkan, air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tentunya SDA yang satu ini perlu perhatian khusus. Perda yang disahkan akan mampu menjadi dasar hukum bagi BUMD yang ditunjuk untuk mengantisipasi kondisi meningkatnya kebutuhan air di DIY baik domestik maupun industri. Salah satu contohnya untuk mendistribusikan air ke PDAM seluruh kabupaten/kota dengan lancar.

“Melalui Perumda ini, kami harap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air di DIY dengan cakupan kerja yang luas serta dapat bergerak untuk kepentingan usaha. Ini adalah tugas dan kewajiban kita untuk menyejahterakan dan mengayomi masyarakat,” tutup Sri Paduka. (uk)

Humas Pemda DIY