Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 59398 suara dari 75624 suara
79%
Tidak: 16226 suara dari 75624 suara
21%

Perlunya Perubahan Perda Pertanian Berkelanjutan

05 Agustus 2020 - 13:19

Yogyakarta (05/08/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah mengusulkan Raperda perubahan atas Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pertanian Berkelanjutan. Pengusulan perubahan ini dianggap penting demi mewujudkan perlindungan dan terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Rabu (05/08) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY. Sri Paduka mewakili Gubernur DIY membacakan pengantaran Raperda usulan yang digagas Pemda DIY ini.

Sri Paduka menuturkan, Raperda ini diusulkan untuk mengakomodasi adanya perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Perubahan kebijakan ini antara lain, adanya perubahan materi yang diundangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039.

“Sehingga perlu penyelarasan kebijakan dalam perencanaan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Penyelarasan yang dimaksud ialah terhadap luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B),” ujar Sri Paduka.

Diungkapkan Sri Paduka, LP2B semula memiliki luas 35.911,59 Ha telah berubah menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 104.905,76 Ha. KP2B ini terdiri dari lahan inti seluas 72.409,79 Ha dan lahan cadangan 32.495,97 Ha. Perubahan Perda ini dilakukan untuk mewujudkan perlindungan dan terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat, yang merupakan dasar fundamental hak asasi manusia.

“Selain itu, perubahan ini juga untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan adanya materi perubahan materi Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 ini juga dapat meningkatkan koordinasi Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di DIY,” papar Sri Paduka.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Paduka juga memaparkan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Pembentukan Raperda ini dilatarbelakangi arti pentingnya perpustakaan sebagai bagian dari pelestari khazanah budaya bangsa untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat.

“Perpustakaan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperteguh keistimewaan DIY dari sisi kebudayaan,” imbuh Sri Paduka.

Sementara itu, dalam Rapur kali ini, DPRD DIY juga memaparkan pula dua Raperda prakarsa DPRD DIY, yakni Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, serta Raperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Keduanya dipaparkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanta yang bertindak sebagai juru bicara DPRD DIY. (Rt)

HUMAS DIY