Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 59398 suara dari 75624 suara
79%
Tidak: 16226 suara dari 75624 suara
21%

Disiplin Protokol Kesehatan Perlu Ditingkatkan

10 Agustus 2020 - 16:21

Yogyakarta (10/08/2020) jogjaprov.go.id – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar rapat mengenai Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisai Covid–19 secara virtual, Senin (10/08). Melalui Rakor tersebut, Mendagri memberikan arahan terkait peningkatan kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dan evaluasi keuangan terkait realokasi anggaran selama Covid – 19.

Wagub DIY KGPAA Paku Alam X turut pula mengikuti rapat tersebut dari Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Wagub DIY juga didampingi oleh Kalak BPBD DIY, Drs. Biworo Yuswantana, M.Si, dan Kepala Bappeda DIY, Benny Suharsono, M.Si. Selain itu, rapat tersebut juga diikuti oleh Ketua TP PKK DIY, GKR Hemas dan Wakil Ketua TP PKK DIY GBRAA Paku Alam dari kantor DPD RI, Jl. Kusumanegara, Yogyakarta. 

Ditemui usai rapat, Biworo mengungkapkan, Kemendagri menekankan untuk setiap masyarakat di Indonesia untuk meningkatkan sinergitas pentahelix terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden terkait peningkatan kedisiplinan masyarakat.

Lebih lanjut Biworo mengungkapkan, terkait dengan Instruksi Presiden mengenai sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, hal tersebut diterapkan berbeda tiap daerah. Sanksi diterapkan sesuai dengan kearifan lokal dan budaya daerah. Karena tidak semua daerah efektif bila diterapkan sanksi. 

“Kita lebih pada kearifan di masyarakat sebagai modal sosial kita. Implementasinya ya seperti itu, kearifan lokal. Intinya tadi semua harus sinergis untuk menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Biworo. 

Selain itu, menurut Biworo, Mendagri juga menyampaikan evaluasi realisasi anggaran, belanja, juga skema-skema program keuangan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini bertujuan agar alokasi anggaran tetap terlihat transparan. Dengan begitu, tujuan realokasi anggaran bisa berjalan efektif dan tepat guna bagi masyarakat. 

“Intinya tadi ada relaksasi terhadap kebijakan keuangan. Hal itu berkaitan dengan realokasi dana insentif daerah dan dana keistimewaan,” tutur Biworo. (uk)

Humas DIY