Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 64507 suara dari 82243 suara
78%
Tidak: 17736 suara dari 82243 suara
22%

Hasil Pemeriksaan BPK Jadi Sarana Evaluasi

06 April 2021 - 15:20

 

Yogyakarta (6/4/2021) jogjaprov.go.id – Proses dan hasil pemeriksaan BPK harus  menjadi sarana evaluasi peningkatkan kualitas kinerja DIY, dalam ranah administrasi dan tata kelola keuangan daerah. Hal ini akan berguna untuk mendorong semua OPD untuk terus bekerjasama mewujudkan Pemda DIY yang bersih dan berintegritas.

Hal demikian disampaikan oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X pada saat menerima kunjungan exit meeting dari Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK DIY, Dewi Ciantrini beserta rombongan pada Selasa (6/04) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

“Perlu kita sadari, bahwa outcome riil dari pemeriksaan laporan keuangan merupakan tindak lanjut yang bersifat positif dan konstruktif, bukan hanya sebatas pada narasi temuan dan rekomendasi saja,” jelas Sri Paduka.

 

Exit meeting kali ini dilakukan dalam rangka menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan secara terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah, linier dengan program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan Pemda DIY.

Sri Paduka berharap agar hasil pemeriksaan dari BPK ini mampu mendukung percepatan dan penguatan pembangunan DIY dalam bingkai integritas dan akuntabilitas. “Harapan kami bahwa memeriksa bukan sekedar mencari salahnya dimana. Tetapi bagaimana, kemudian kedepannya ada edukasi sehingga bisa dihindarkan kesalahan, baik itu administrasi maupun non administrasi,” ungkap Sri Paduka yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Sementara itu, Dewi Ciantrini menyampaikan, bahwa Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah pada Pemerintah DIY Tahun 2020 sudah dilaksanakan. Pelaksana pemeriksaan adalah Tim dengan Surat Tugas Pemeriksaan Terinci No.36, Surat Tugas, tanggal 24 Februari 2021. Periode pemeriksaan mulai tanggal 1-3 Maret 2020.

“Tujuan dan sasaran dari pemeriksaan ini adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan dalam pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistim pengendalian internal,” papar Dewi.

Lingkup pemeriksaan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan inkuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Seluruh masukan dan data pemeriksaan menjadi navigator dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, selaras dengan prinsip good governance. Dalam rangka menciptakan transparansi kepada rakyat tentang pertanggungjawaban kinerja dan laporan keuangan, diperlukan komunikasi yang positif antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa, selalu terkoneksi secara profesional. (Fk)

HUMAS DIY

 

Humas Pemda DIY