Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 64507 suara dari 82243 suara
78%
Tidak: 17736 suara dari 82243 suara
22%

Peran Civitas Academica Berpengaruh pada Keberhasilan Diplomasi

06 April 2021 - 15:52

Yogyakarta (06/04/2021) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X berharap civitas academica perguruan tinggi DIY siap memberikan peran dalam rangka mendukung kerja sama DPR dengan parlemen dari negara lain.

Bagi Sri Paduka, adanya masukan dari civitas academica dari perguruan tinggi di DIY terkait dengan status Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar, akan menarik dan akan diperjuangkan ke depannya oleh DPR RI.

Hal tersebut diutarakan Sri Paduka saat menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam rangka BKSAP Day, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (06/04) pagi. Adapun rombongan BKSAP dipimpin oleh Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua BKSAP periode 2019-2024. Tema besar yang diusung pada rangkaian BKSAP Day tersebut adalah "Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Indonesia". 

Sri Paduka beranggapan bahwa penyelenggaraan BKSAP Day merupakan kegiatan penting untuk mengetahui sinergi DPR RI dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten, hingga civitas academica untuk mendiskusikan hal yang berkaitan dengan peran maupun kebijakan Pemda. “Selain itu, BKSAP Day juga mengenalkan fungsi diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP DPR RI kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di DIY,” ujar Adipati Pakualaman ini.

BKSAP Day juga merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi mengenai diplomasi parlemen, perkembangan, dan pencapaian yang dilakukan BKSAP dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Di sisi lain, agenda ini diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi kalangan mahasiswa/mahasiswi dalam memahami kepentingan Indonesia di dunia internasional. 

Terkait dengan adanya potensi untuk berkembang, Sri Paduka menambahkan jika kekuatan DIY ada pada berbagai bidang. “Potensi DIY sangat luar biasa, baik di bidang pendidikan, pariwisata, kelautan, dan sebagainya karena bidang-bidang tersebut telah berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis bagi masyarakat di sekitarnya,” jelas Sri Paduka, yang didampingi Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji. 

Lanjut Sri Paduka, DIY juga memiliki potensi besar pada bidang kelautan karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Samudera Hindia memiliki potensi yang sangat prospektif, diantaranya pasar yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 milyar jiwa. “Sekitar 70% perdagangan dunia melewati kawasan ini, menyimpan sekitar 55% cadangan minyak dunia dan 40% cadangan gas dunia, memproduksi sekitar sepertiga produksi tuna dunia, serta menyimpan berbagai cadangan mineral yang bernilai ekonomis tinggi,” urai Sri Paduka. 

Sementara itu, Fadli Zon, mengatakan bahwa kerja sama parlemen sangat dibutuhkan bagi diplomasi sebuah negara. Terlebih lagi mengingat BKSAP merupakan focal point diplomasi parlemen Indonesia. “BKSAP membina, mengembangkan, meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan atau anggota parlemen negara lain,” terangnya.

Fadli mengaku, BKSAP juga telah melakukan berbagai upaya diplomasi pada permasalahan yang terjadi di beberapa negara seperti dukungan pada etnis Rohingya, diplomasi sawit, diplomasi individu anggota DPR, hingga diplomasi parlemen saat pandemi. “Pada saat melakukan diplomasi sawit, yang menjadi dasar adalah menanggapi langkah pelarangan minyak sawit mentah (CPO) oleh Uni Eropa, hal itu dilakukan Uni Eropa dengan dalih penggunaan energi berkelanjutan, serta adanya latar belakang persaingan dagang dengan minyak nabati Uni Eropa ,” ujar Fadli. Tukas Fadli, adanya kerja sama antarparlemen juga memungkinkan program Sustainable Development Goals (SDG) dapat terselenggara dengan maksimal.

Selain itu, menurut Fadli, saat melakukan diplomasi akan etnis Rohingya, BKSAP melakukan komitmen antarpemerintah ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat. “Di samping itu, senantiasa melakukan resolusi tentang Rohingya diupayakan di berbagai sidang regional dan internasional seperti AIPA, IPU,” ungkapnya. Hal yang terakhir, DPR RI pada saat itu, juga sempat menolak seluruh resolusi AIPA dan desak AIPA meniadakan komite bidang politik sebagai wujud komitmennya terhadap isu Rohingya.

Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono, yang turut hadir menyampaikan bahwa nantinya UGM akan berupaya untuk meningkatkan proses diplomasi melalui perguruan tinggi secara terbuka. “Misalnya saja melalui program magang, pertukaran pelajar atau mahasiswa internasional,” tukasnya. Panut berharap, civitas akademica dapat berperan aktif untuk memulai proses diplomasi dari sebuah lembaga bernama kampus. UGM juga berkomitmen untuk menyediakan program magang berkualitas untuk memperkaya kualitas sumber daya manusia. 

Adapun sejauh ini, BKSAP telah menjalin kerja sama baik regional maupun internasional. Seperti misalnya untuk lingkup internasional, kerja sama telah dilakukan dengan Inter-Parliamentary Union, G20 Speakers Conference, Open Government Partnership, Open Parliament e-Network, dan GOPAC. Untuk lingkup regional, terlain kerja sama dengan ASEAN-Intern Parliamentary Assembly, ASEAN, SEA-PAC, ASEP10, dan Meeting of Speakers of Eurasian Conutries Parliaments. 

Selain Rektor UGM, pada kesempatan tersebut, turut hadir pimpinan OPD DIY seperti Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Rahardjo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Swie Nurkyatsiwi, Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, perwakilan UII, dan beberapa perwakilan dari mahasiswa dari UII dan UGM. [vin]

HUMAS DIY