Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 75714 suara dari 95710 suara
79%
Tidak: 19996 suara dari 95710 suara
21%

Gubernur DIY Paparkan Jawaban Fraksi DPRD DIY

04 Juni 2021 - 14:32

 

Yogyakarta (04/06/2021) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Gubernur DIY dalam laporannya menjawab pertanyaan dari Fraksi Keadilan Sejahtera terkait kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi meningkatnya angka kemiskinan di DIY. Beberapa diantaranya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan melakukan kerjasama dengan perusahaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP) untuk mengajak peran serta perusahaan dalam penanggulangan kemiskinan di DIY, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dengan harapan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat dengan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Adapun kebijakan pembangunan Taman Budaya Kabupaten/Kota dilakukan sesuai kajian yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota tentang kebutuhan terhadap ruang ekspresi bagi seniman dan budayawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja pembangunan kebudayaan di DIY.

Sedangkan komitmen Pemda DIY dalam pengembangan RSUD Wates berupa; pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan dan pengadaan alat kesehatan serta melakukan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi terhadap layanan yang disediakan.

Gubernur DIY juga menyampaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas pengadaan Hotel Mutiara I dan II . “Saat ini Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan BPKA DIY sedang dalam proses menyusun kajian atas rencana pemanfaatan Hotel Mutiara I dan II,” jelas Sri Sultan.

Sedangkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas TPA Piyungan, Sri Sultan menyampaikan bahwa Dinas PUP-ESDM sedang menyusun Kajian Teknis Pembangunan Tanggul Area di atas instalasi pengolahan lindi, dan  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah berproses melakukan review atas Dokumen Rencana Induk TPA Regional Piyungan untuk ditetapkan sebagai rencana Induk TPA Regional terbaru.

Sementara itu, dalam rangka perbaikan dan penguatan Sistem Pengendalian Internal, Inspektorat telah melakukan pendalaman serta review atas realisasi belanja barang dan jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti senyatanya pada OPD terkait, dengan menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Khusus.

“Semua kepala OPD wajib meningkatkan sistem pengendalian internalnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sejak dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya,” tutur Sri Sultan mengakhiri pidato. (fk)

HUMAS DIY.