Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 65842 suara dari 84323 suara
78%
Tidak: 18481 suara dari 84323 suara
22%

DIY Perketat Aturan Teknis PPKM

11 Juni 2021 - 17:01

Yogyakarta (11/06/2021) jogjaprov.go.id – Guna mengantisipasi lonjakan angka konfirmasi positif Covid -19 pasca Idul Fitri yang sudah terlihat, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan memperketat PPKM Mikro. Seperti diketahui, terjadi lonjakan kasus di DIY, bukan hanya dari klaster Idul Fitri, namun klaster lain pun bermunculan di Bantul, Sleman dan Gunungkidul.

Keputusan pengetatan tersebut diambil pada Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Kasus Covid – 19 DIY, Jumat (11/06) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Rapat digelar bersama Ketua Gugus Tugas Covid – 19 sekaligus Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, Jajaran Kepala Forkopimda DIY, Jajaran Gugus Tugas Covid – 19 DIY dan Jajaran Gugus Tugas Covid – 19 kabupaten/kota se-DIY.

Menghadapi lonjakan kasus pada 3 hari terakhir ini, Sri Sultan mengungkapkan akan memberlakukan PPKM Mikro dengan tambahan-tambahan teknis yang lebih mikro. Tambahan teknis ini akan dimasukkan dalam berbagai aspek seperti misalnya pemberian pericinan terhadap kegiatan masyarakat seperti hajatan dan lainnya. Perizinan sebagai contoh akan diperketat misalnya hajatan dari yang awalnya hanya RT, RW, maka nantinya harus mengantongi izin dari kalurahan, hingga kapanewon.

“Perizinan tidak hanya desa tapi kapanewon juga melakukan rekomendasi, dengan harapan untuk saling bisa mengontrol di lapangan. Kita juga membantu adanya shelter-shelter yang mungkin diperlukan di desa  bagi mereka yang positif dan sebagainya,” jelas Sri Sultan.

Meskipun sangat berpotensi menimbulkan klaster-klaster baru, namun Sri Sultan tidak akan melarang adanya kegiatan masyarakat. Hanya memang harus ada prosedur-prosedur yang tidak boleh dilewatkan dan harus dipatuhi. Namun yang perlu diingat, tidak boleh ada batasan-batasan yang dilanggar oleh masyarakat. Mengenai bagaimana rumusan teknis, Sri Sultan akan segera memproses hal tersebut bersamakabupaten/kota sehingga bisa dipedomani masyarakat.

“Nanti rumusannya bagaimana, salah satunya akan kita perketat kontrol pada tempat-tempat yang sifatnya bisa mendatangkan kerumunan. Itu sangat penting, karena fakta yang terjadi sekarang, klaster-klaster di level desa itu yang terjadi,” ujarnya.

Sri Sultan mengatakan, saat ini klaster yang muncul memang lebih banyak di pedesaan. Bukan lagi karena perjalanan keluar kota dan sebagainya. Namun, penularan terjaid di lingkungan sendiri seperti antar keluarga dan tetangga. Banyaknya masyarakat yang abai pada protokol memang menjadi penyebab utama.

“Jadi yang mungkin nyepelekke, rumongso sehat ya, susahnya itu. Kan tanpa gejala, jadi ndak batuk, nggak pilek, sehat saja tapi tahu-tahu begitu diperiksa merah (positif). Kan gitu. Ini yang sebetulnya sangat sulit bagi seseorang yang merasa sehat tapi ternyata bawa virus jadi kalau nggak periksa nggak akan ketahuan gitu. Ini yang berat,” papar Sri Sultan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Noviar Rahmad menjelaskan tentang beberapa peraturan teknis yang akan direkomendasikan guna memperketat teknis PPKM. Perizinan terhadap suatu kegiatan harus dilakukan secara berlapis. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang tidak boleh dilanggar. Apabila biasanya hanya melalui rekomendasi kalurahan, saat ini harus ada rekomendasi kapanewon, atau bahkan tingkat kabupaten. Sehingga akan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan. Nantinya, pengetatan ini juga berlaku untuk penggunaan kapasitas ruangan. Apabila tadinya kegiatan bisa digelar 50% dari total kapasitas gedung, saat ini, hanya boleh diisi 25% saja dari total kapasitas gedung.

“Nantinya ketika izin sudah dikeluarkan entah dari kecamatan atau kabupaten bisa mengawasi apakah sudah benar sesuai prokes atau tidak. Kemudian dalam pelaksanaan harus ada yang menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prokes jadi tidak hanya dengan izin dikeluarkan kemudian setelah itu dibiarkan. Izin dikeluarkan berikut dengan pengawasan,” jelas Noviar.

Pengetatan ini juga termasuk untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang berlangsung tanpa izin dan banyak yang abai prokes. Menurut Noviar, kegiatan-kegiatan ini biasanya berlangsung tanpa izin sama sekali dan banyak yang abai prokes. Hal ini perlu diantisipasi untuk mencegah terjadinya penambahan kasus.  

“Pertemuan-pertemuan tingkat RT ini juga mengumpulkan orang, nah itu yang menjadi PR kita. Ini kita harapkan dari masing-masing Satgas agar bisa melaksanakan tugas dan tupoksinya sebagaimana mestinya. Ada Satgas masing-masing di kapanewon, di kelurahan  yang akan mengawasi acara-acara yang yang akan berlangsung,” ungkap Noviar. (uk)

Humas Pemda DIY