Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 75302 suara dari 95209 suara
79%
Tidak: 19907 suara dari 95209 suara
21%

Rapor Baik dari Pusat, DIY Usulkan 4 Perusahaan Ujicoba 100% WFO

21 Agustus 2021 - 19:31

Yogyakarta (21/08/2021) jogjaprov.go.id – Pemerintah Daerah DIY dinilai baik oleh pemerintah pusat dalam melakukan ujicoba penerapan Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor pada 6 perusahaan esensial DIY. Oleh karenanya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan untuk menambah jumlah perusahaan yang akan diujicoba menerapkan WFO 100%.   

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) RI Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Sektor Industri, Sabtu (21/08) sore. Rakor tersebut diikuti Gubernur DIY didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Hadir pula Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi, serta beberapa pimpinan OPD DIY.

Pada rapat sebelumnya, sesuai surat dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian RI No. 8/368/KPAII/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021, terdapat 6 perusahaan di DIY termasuk pada daftar industri esensial yang dapat beroperasi secara penuh 100% dengan membagi pada 2 shift dan melakukan uji coba selama masa PPKM. Keenam perusahaan tersebut antara lain:

  1. Karya Hidup Sentosa/Quick Tractor (Kulon Progo)
  2. Eagle Glove Indonesia (Sleman)
  3. Lezax Nesia Jaya (Sleman)
  4. Kusuma Sandang Mekarjaya (Sleman)
  5. Dhanar Mas Concern (Sleman)
  6. Setiaji Mandiri (Sleman)

Dari hasil pantauan di lapangan, seluruh perusahaan yang ditunjuk telah menerapkan SOP yang telah ditentukan dengan baik antara lain:

  1. Usia pekerja 15 - 64 tahun
  2. Tenaga kerja yang dapat masuk di lingkungan/kawasan industri adalah pekerja yang telah di vaksin (minimal dosis 1)
  3. Pekerja yang beraktivitas dipastikan dalam keadaan sehat, bukan kasus konfirmasi, dan bukan kontak erat
  4. Dilakukan screening melalui aplikasi pedulilindungi.id terhadap semua pekerja yang akan memasuki kawasan industri

Untuk DIY, perusahaan pemegang Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) di DIY yang masih berlaku per Jumat (20/08), berjumlah 178 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari 67 perusahaan kritikal dan 111 perusahaan esensial. Sementara, IOMKI yang dicabut berjumlah 42 dengan rincian 17 perusahaan kritikal dan 25 perusahaan esensial.

Alasan pencabutan IOMKI adalah kurang tertibnya perusahaan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa/periode pelaporan. Perusahaan pemegang IOMKI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri seminggu 2 kali, pada hari Selasa dan Jumat.

Ditemui seusai acara, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, setelah adanya penilaian yang baik dari pusat, Sri Sultan mengusulkan 4 tambahan perusahaan yang akan diujicoba untuk menerapkan WFO 100%. Namun demikian, keputusan tetap berada di bawah pemerintah pusat. “Empat perusahaan yang diusulkan dinilai siap, dalam arti siap secara peralatan protokol kesehatannya maupun jumlah persentase karyawan yang telah divaksin. Empat perusahaan usulan baru ini jumlah karyawan yang sudah divaksin sudah 90%,” jelasnya.

Aji berharap, usulan baru ini bisa segera ditinjau oleh Kementerian Perindustrian RI. “Harapannya segera di-profiling ya, sehingga bisa menekan angka pengangguran atau mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan,” harap mantan Kepala Dinas Dikpora DIY ini.

Di sisi lain, lanjut Aji, untuk sementara, kriteria perusahaan yang dipilih untuk uji coba penerapan WFO 100% adalah harus sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Perindustrian DIY. “Perusahaan atau industri yang ditunjuk sebagai pilot project itu yang ada kegiatan ekspornya dan sesuai persyaratan Kementerian (Perindustrian),” imbuhnya.

Untuk perusahaan yang memiliki pasar domestik, Aji mengaku juga akan segera mengusulkan asal perusahaan-perusahaan tersebut mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian RI. [vin]

HUMAS DIY