Berita Terkait


Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 75302 suara dari 95209 suara
79%
Tidak: 19907 suara dari 95209 suara
21%

ULIR SIAGA Inovasi Pengendalian Inflasi DIY

22 September 2021 - 15:47

Yogyakarta (22/09/2021) Jogjaprov.go.id – Rapat Koordinasi Daerah TPID DIY kembali digelar pada Rabu (22/09) di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rakorda kali ini mengakat tema “Smart Digital Farming untuk Medukung Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga”.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan RI Iskandar Simorangkir, Kepala Kantor Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan, Asisten Setda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, dan diikuti oleh Sekda DIY, Bupati/Walikota Se-Daerah DIY, segenap jajaran BI DIY, serta tamu undangan baik daring, luring.

Tema tersebut dipilih sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo saat Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 pada bulan Agustus lalu. Presiden RI memberikan arahan, bahwa pandemi seharusnya menjadi momentum untuk mendorong digitalisasi UMKM pangan dari hulu ke hilir.

Dalam pidato sambutannya, Gubernur DIY menyampaikan informasi, bahwa merujuk hal tersebut, TPID DIY dinilai telah berada pada the right-track karena sejak 2020 DIY memiliki program strategis “Pengendalian Hulu-Hilir, Inflasi Terjaga” (ULIR SIAGA).

“Inovasi tersebut  merupakan penanganan gejolak harga dengan metode preventif, melalui optimalisasi tata niaga dalam rantai pasok yang terstruktur serta terintegrasi dari hulu-hilir. Program unggulannya adalah inovasi digitalisasi dari sisi hulu untuk meningkatkan produksi, dan penguatan hilir untuk perluasan jangkauan distribusi dan pemasaran,” jelas Gubernur DIY.

Gubernur DIY juga menjelaskan, pengendalian dari sisi hulu ke hilir ini ditujukan untuk mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produktivitas produsen, serta memperkuat sektor UMKM. Dengan adanya peningkatan nilai tambah di sektor pertanian melalui smart digital farming, diharapkan memberikan kontribusi yang semakin besar dalam menggerakan  mesin pertumbuhan ekonomi.

Gubernur DIY menambahkan, ada beberapa hal sebagai faktor pendukung agar ekonomi tumbuh produktif, antara lain Sinergi dan kolaborasi lintas instansi; Peningkatan kompetensi digital pelaku usaha tani; Penguatan kelembagaan petani; Optimalisasi KUR Pertanian; Pendampingan itensif sesuai karakteristik usaha tani; dan Perluasan akses pasar secara digital.

"Saya berharap, prestasi yang berhasil diraih provinsi ini dapat menular ke Kabupaten/Kota. Beberapa kepala daerah perlu cepat beradaptasi karena pengelolaan inflasi sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat," ungkap Gubenur DIY.

Pada acara Rakorda TPID DIY tersebut, juga dilakukan Penyampaian Piagam TPID Award 2020 kepada Gubernur DIY oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan RI. Dalam sambutanya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan RI mengucapkan selamat kepada Gubernur DIY dan TPID DIY atas prestasi luar biasa yang diperoleh dalam pengendalian inflasi yang ada di DIY.

Iskandar Simorangkir mengatakan inflasi bukan semata-mata untuk mencapai inflasi yang rendah tetapi juga harus dirasakan untuk kemakmuran rakyat di daerahnya. Oleh karena, itu inflasi yang rendah itu adalah salah satu prasarana supaya rakyat lebih sejahtera.

Ia menjelaskan, optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pengendalian inflasi perlu terus diperluas. Optimalisasi digitalisasi pertanian baik sisi hulu aupun hilir dapat terus dikembangkan dan diperluas penyerapannya.

Pada acara tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia, tentang Pendataan Pengembagan Sistem Ekonomi Hub (pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY.

"Kami menilai DIY telah menjadi salah satu provinsi yang menjadi role model nasional karena mampu konsisten untuk terus berprestasi," ungkap Kepala Kantor Perwakilan BI DIY.

"Capaian prestasi ini tidak terlepas dari dua kunci utama yaitu, semangat gotong royong dan kolaborasi yang menjadi salah satu kunci untuk melawan pandemi dan leadership dari Bapak Gubernur menjadi salah satu teladan bagi kami, di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini," jelasnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya sangat bersyukur bahwa selama beberapa tahun terakhir, kolaborasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Usaha, Perbankan, Akademisi, Media, hingga masyarakat, semakin lama semakin erat.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga semangat kolaborasi ini, dengan melakukan penandatanganan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah DIY," terangnya.

Selain itu, ada pula penyerahan secara simbolis Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) oleh Kepala kantor Perwakilan BI DIY kepada pelaku usaha pertanian. Program Sosial Bank Indonesia tersebut diberikan kepada empat Kelompok Tani. Dua dianataranya berasal dari Bantul dan dua lainnya adalah Kelompok Tani, berasal dari Sleman.

Program Sosial Bank Indonesia diberikan kepada Kelompok Tani di Bantul, yaitu PSBI Gudang Benih Bawang Merah (2021) kepada Kelompok Tani Lestari Mulyo Nawungan, Selopamioro, Imogiri, Bantul dan PSBI Alsintan Corporate Farming (2020) kepada Kelompok Tani Barokah, Blawong, Trirenggo, Jetis, Bantul.

Adapun dua Program Sosial Bank Indonesia yang diberikan kepada Kelompok Tani di Sleman, yaitu Bantuan Teknis Irigasi Tetes untuk Kelompok Tani Lombok Merapi Cangkringan, Sleman dan PSBI infrastuktur Pasar Lelang Cabai yang diberikan kepada Perkumpulan Petani Hortikultura Merapi (PPHM) Sleman, infrastruktur tersebut berupa; renovasi gedung sekretariat, pembangunan ruang pertemuan, Tikum Hargobinangun, perluasan ruang sortir, dan pembangunan ruang tunggu lelang.

Kepala kantor Perwakilan BI DIY menjelaskan teknologi digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan. “Penerapan digitalisasi di sisi hulu mampu meningkatkan produksi secara signifikan. Sementara itu digitalisasi di sisi hilir juga mampu memperluas jangkauan pasar. Namun masih terdapat gap kapabilitas, di mana belum semua pihak mampu menerapkan teknologi digitalisasi secara merata,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia memandang penting bagi TPID untuk tidak hanya mendorong penerapan teknologi digitalisasi, namun juga memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam implementasi digitalisasi tersebut. (fk)

 

HUMAS DIY