DIY Dukung NFA Jaga Stabilitas Pangan dan Inflasi
Yogyakarta (04/03/2024) jogjaprov.go.id - Jelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H/2024 M, pemerintah berupaya memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Upaya tersebut selain untuk memastikan ketersediaan pangan, juga sebagai upaya mengendalikan inflasi, yang tidak pernah tidak naik pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.
Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, secara khusus menghadiri Rakornas Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan pada Senin (04/03) di Hotel Kempinski, Jakarta. Pada rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) ini, Sri Paduka turut serta ambil bagian untuk membahas mengenai pengendalian inflasi dan stabilitas pangan tersebut. Tampak hadir pula pada acara tersebut, Kemenko Perekonomian RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kesempatan tersebut mengatakan, dukungan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. Ia menyebut, urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder.
"Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota," ujar Menteri Tito.
Menteri Tito menegaskan agar kepada daerah mendukung Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana. Hal ini penting agar daya beli masyarakat tidak menurun dan kebutuhan pokok dapat tercukupi dengan baik. Ia mengimbau, agar pemantauan harga barang serta stok pangan tidak mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar.
"Lakukan terus pemantauan harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita paham perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi distribusi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, diperlukan penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Hal ini sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 agar menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di bulan Ramadan dan idulfitri.
Kenaikan permintaan atau demand bahan pangan pada bulan puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi. Saat ini, Inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tapi dialami oleh semua negara di dunia.
BPS menurut Arief, mencatat Inflasi nasional pada bulan Februari 2024 sebesar 2,75 persen year on year, dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen. Untuk itu, Arief membeberkan berbagai upaya strategi mengendalikan inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategis. Langkah tersebut antara lain dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern.
"Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini, karena merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. GPM ini kita minta ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga jelang Lebaran," jelas Arief.
Selain GPM, Arief berharap para kepala daerah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Pemda wajib mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan.
“Selama HBKN bulan suci Ramadan hingga Idulfitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini," imbuhnya.
Plt. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memperkirakan akan ada peningkatan produksi dalam negeri seiring tibanya panen raya. Produksi beras akan meningkat dan diperkirakan akan ada panen raya pada bulan Maret dan bulan April. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan suplai yang diharapkan bisa meredam inflasi beras.
Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik itu juga dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat. "Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tapi juga ada kenaikan harga di pasar global yang dialami beberapa negara produsen beras," tutup Amalia. (uk)
Humas Pemda DIY
