DIY kembali Meraih SAKIP Predikat AA, Tertinggi di Indonesia sejak 2018
Yogyakarta (06/12/2022) jogjaprov.go.id – Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DIY 2022 kembali meraih predikat AA, dan terhitung sudah menjadi yang kelima kalinya berturut-turut tertinggi di Indonesia, sejak tahun 2018 lalu. Selain SAKIP, Reformasi Birokrasi DIY meraih predikat A, mempertahankan predikat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Penghargaan ini diserahkan oleh MenpanRB Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (06/12) di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat. KemenpanRB menyerahkan penghargaann ini pada rangkaian acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, Zona Integritas (ZI), serta penganugerahan pelayanan publik kepada instansi pemerintah.
Menteri Azwar Anas mengatakan, kegiatan ini adalah bagian dari upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Republik Indonesia. Birokrasi harus berdampak pada kemudahan pelayanan masyarakat. Dampak dari birokrasi harus terukur, dan cara untuk mengukur salah satunya adalah dengan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerjanya.
“Tidak semua terpilih dan mendapatkan penghargaan, tetapi setidaknya harapan kami (provinsi) yang hebat-hebat ini ke depan akan bisa direplikasi (SAKIP dan RB) oleh daerah lain,” kata Menteri Azwar Anas. Menteri Azwar Anas menegaskan, birokrasi bukan hanya sekedar tumpukan kertas. Birokrasi harus lebih lincah (agile), cepat dan maksimal. Dirinya mengatakan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak boleh sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak hanya berlomba menghabiskan anggaran di akhir tahun saja sehingga tidak inline dengan program prioritas Presiden RI.
Reformasi Birokrasi Investasi dan layanan terbaik akan mendorong investasi di daerah. Mengingat cakupan RB sangat luas. RB tematik menjadi salah satu indikator penilaian yang dilakukan dan RB pengentasan kemiskinan menjadi hal yang diprioritaskan karena tolok ukurnya lebih terlihat. Menteri PANRB berharap Polri, Kejaksaan Agung dan lainnya bisa mempermudah perizinan investasi, agar tumbuh dengan baik. Dengan begitu, lapangan pekerjaan otomatis juga akan tumbuh.
Digitalisasi juga menjadi salah satu bentuk RB yang menjadi perhatian khusus. Digitalisasi menjadi arahan Presiden RI agar pelayanan lebih cepat. “Melalui digitalisasi, pelayanan kita akan lebih transparan, murah dan mudah,” kata Menteri Azwar Anas.
Penganugerahan RB diberikan atas hasil evaluasi SAKIP, RB, serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penyerahan piagam SAKIP dan RB diberikan kepada instansi pemerintah daerah yang telah berhasil meraih predikat A dan BB di tahun 2022 ini. Sementara ZI akan diwakili 18 unit kerja.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, prestasi yang diterima DIY adalah sebuah motivasi untuk meningkatkan pelayanan. Saat ini, ASN di DIY memang sudah berubah secara pola pikir. Aparatur DIY telah berubah dari pangreh praja menjadi pelayan masyarakat (public servant). Pelayanan publik pada pemerintah menurut Sri Sultan adalah mutlak. Pemerintah wajib melayani, membangun akuntabilitas, menguatkan nilai publik dari setiap outcome pembangunan yang dicapai, dan peka terhadap perubahan, karena perubahan merupakan keniscayaan.
“Kami di Jogja menempatkan ASN tidak hanya sebagai pekerja kantoran pada sektor publik, tapi juga dia dibebani pemahaman sebagai pekerja peradaban (insan peradaban). Saya kira seperti kita pahami bersama bahwa pegawai negeri itu sudah berubah dari pangreh praja ke pelayanan pada masyarakat,” jelas Sri Sultan.
Sri Sultan berharap, tuntutan-tuntutan perubahan zaman akan dapat dijawab oleh DIY melalui perubahan _mindset_ tersebut. Bahwa ASN tidak sekedar menjadi pekerja kantoran yang punya kewajiban melayani masyarakat saja, tapi merupakan pekerja peradaban yang memang harus terus mengikuti perubahan zaman.
Gubernur DIY menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam upaya untuk membangun praktik _good governance_ dan birokrasi SATRIYA Ber-AKHLAK tidak dapat dilakukan secara instan. Terdapat tahapan yang dibangun dari level bawah sampai atas secara berjenjang, dari _output-outcome_ sampai dengan pengukuran dampak kepada publik. Semua daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi memahami apa yang menjadi tujuan perubahan birokrasi, sehingga hal itulah yang mampu mengantarkan SAKIP dan RB DIY menjadi percontohan di Indonesia.
“Bagi kami penghargaan itu motivasi, dan kami akan selalu mendengar, mau belajar terus menerus menambah ilmu. Siap berdialog, berpikir bersama dalam satu visi. Itu jadi kekuatan,” tegas Sri Sultan.
(Humas DIY)
Humas Pemda DIY
