27 Jul 2012
  Humas Berita,

DIY Miliki Sisa Kuota BBM Bersubsidi 221.560 Kilo Liter

DIY Miliki Sisa Kuota BBM Bersubsidi 221.560 Kilo Liter

 

Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Masyarakat Akan Dimulai 1 September Mendatang

YOGYAKARTA (27/07/2012) pemda-diy.go.id
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi DIY, Ir. Rani Syamsinarsi, MT, mengutarakan, saat ini DIY memiliki sisa kuota BBM bersubsidi sebanyak 221.560 kilo liter. Sedang estimasi kebutuhan premium sampai bulan Desember mendatang mencapai 244.627 kilo liter.

Di depan sejumlah wartawan lebih lanjut Rani menjelaskan, sampai dengan akhir tahun ini, masyarakat harus menghemat sekitar 18.127 kilo liter premium yang merupakan selisih antara kuota dari pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di wilayah DIY ini, mengharuskan masyarakat untuk menghemat penggunaan premium, ujar Rani di kantor Dinas PUP ESDM, Kamis (26/7).

Diperkirakan selisih antara kuota dan kebutuhan kata dia, mencapai 23.067 kilo liter. Namun jumlah tersebut kemudian diperkecil karena ada kewajiban menggunakan pertamax pada 1 Agustus mendatang bagi kendaraan dinas. Kewajiban tersebut diperkirakan akan menghemat sekitar 4.940 kilo liter premium, sehingga ditemukan angka premium yang harus dihemat sebanyak 18.127 kilo liter.

"Jika kita tidak menghemat, maka estimasi kebutuhan premium bisa mencapai 486.896 kilo liter atau dua kali lipat dari prediksi kebutuhan normal. Karenanya akan kita lakukan pembatasan agar setiap hari premium bisa tersedia," tandas Rani.

Dengan melakukan penghematan, setiap SPBU nantinya akan diberikan jatah premium bersubsidi dengan jumlah yang bervariasi sesuai kuota harian. Namun jika BBM bersubsidi habis, maka tetap disediakan BBM non subsidi yakni pertamax dan pertamax plus.

Premium bersubsidi akan diutamakan bagi pengusaha mikro, pengusaha perikanan dan pertanian, angkutan umum dan pelaku pelayanan umum, katanya.

Pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat, akan dimulai pada 1 September mendatang. Sejalan dengan itu dibentuk pula tim pengawas lapangan yang akan memantau distribusi BBM Bersubsidi serta mencegah penimbunan BBM. (rsd)

HUMAS

 

Bagaimana kualitas berita ini: