DIY Tingkatkan Keamanan dan Kualitas Media Sosial Instansi
Yogyakarta (02/03/2023) jogjaprov.go.id - Menguatnya peran media sosial di lingkup pemerintah saat ini adalah wujud kepedulian pemerintah untuk membangun konektivitas dengan masyarakat. Untuk mendapatkan jangkauan yang luas, pemerintah perlu meningkatkan kemananan media sosial dan selalu mengikuti trend untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Noudhy Valdryno, Public Policy Manager Meta pada saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Kehumasan bertajuk Maksimali Keamanan Media Sosial dan Citizen Journalism pada instansi pemerintahan. FGD berlangsung pada Kamis (02/03) di Gedung Wisanggeni, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Forum ini dihadiri oleh tamu undangan dari pengelola akun media sosial di masing-masing Pemda DIY.
Menurut Ryno, akun media sosial pemerintahan perlu menghindari penggunaan akun profil pribadi. Sangat disarankan untuk menggunakan profil akun fanpage dari pada akun pribadi. Hal ini guna meningkatkan prioritas keamanan bagi akun media sosial sebuah intansi.
Ryno juga menambahkan bahwa untuk menyelamatkan akun dari kejahatan siber seperti phising, seorang admin harus menghindari kombinasi penggunaan angka atau kata yang berkaitan dengan identitas diri. Selain itu, penting juga untuk memanfaatkan fitur Two Factor Authentication (2FA) demi keamanan ganda. Dengan keamanan ganda, akun digital akan menjadi lebih aman dari tindakan peretasan.
Adapun hal yang perlu diperhatikan bagi para pengelola media sosial sebuah instansi yaitu dengan selalu memperhatikan frekuensi postingan, variasi jenis konten, format konten, dan konsistensi. “Saran dari saya adalah jangan sampai tulisan atau hiasan melebihi 20% ratio dari postingan. Karena biasanya akan mengurangi kekuatan pesan. Ciptakan template yang bervariasi dan hindari warna atau ornament yang terlalu kuat,” imbau Ryno.
Yanto Sumantri, inisiator Grup Info Cegatan Jogja (ICJ), turut hadir dalam FGD untuk membahas terkait citizens journalism. Dalam forum tersebut, Yanto mengingatkan bahwa media sosial perlu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berbicara.
Dalam kesempatan yang sama, Yanto juga mengungkapkan bahwa dalam merespons aduan-aduan masyarakat, penting untuk mengelola emosi saat menerima kritik di media sosial. “Menanggapi sebagai profesi saja. Jangan sampai terbawa perasaan yang tidak perlu," tutur Yanto.
Para admin media sosial plat merah ini terlihat antusias mengikuti FGD. Hal ini demi mewujudkan keterbukaan informasi publik yang disajikan di media sosial. Melalui media sosial, instansi di Pemda DIY ingin menghadirkan informasi yang selain terbuka, juga cepat, tepat dan interaktif untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat. (uk/mil/hy/ip)
Humas Pemda DIY
