Dokumen Dukung Lengkap, Alasan Sumbu Filosofi Sah Tanpa Sanggahan
Yogyakarta (22/09/2023) jogjaprov.go.id – Berbeda dari beberapa negara yang mengajukan penetapan warisan dunia, Sumbu Filosofi ditetapkan oleh UNESCO tanpa rekomendasi khusus. Artinya, pengajuan berjalan mulus, tanpa sanggahan, dan sangat cepat.
Sekda DIY Beny Suharsono menyampaikan hal demikian usai menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada Jumat (22/09) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pertemuan Tim Delegasi Sidang Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Riyadh dengan Gubernur DIY tersebut dipimpin oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, diikuti Sekda DIY, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Kepala DPMPTSP DIY, Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu FIlosofi, Akademisi, Keraton Yogyakarta dan Penerjemah DPMPTSP DIY.
Beny mengatakan, bukan tanpa alasan, hal ini terjadi karena sejak jauh hari Pemda DIY telah menyiapkan dokumen pengajuan selengkap-lengkapnya. Usai Sumbu Filosofi Yogyakarta disahkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, akan ada management planning untuk dilakukan perbaikan di beberapa lini yang diperlukan. Terutama yang paling diperlukan adalah keterlibatan publik yang arahnya adalah peningkatan kesejahteraan.
“Sumbu Filosofi ini bukan benda, jadi perlu ekstra dalam penjagaannya. Di dalamnya ada perencanaan dan pengamalan bersama masyarakat. Bagaimana masyarakat kota Jogja dan Bantul, dilibatkan untuk ikut menjaga. Kami akan berjalan dengan dan akan menghasilkan tindak bersama,” kata Beny
Keberlangsungan Sumbu Filosofi akan selalu dievaluasi oleh UNESCO. Menjaga keberadaan Sumbu Filosofi menurut Beny memang tidak mudah. Apalagi, harus ada manfaat positif yang dihasilkan untuk masyarakat. Karena saat ini Sumbu Filosofi sudah menjadi milik dunia, maka Beny berharap masyarakat bisa ikut menjaga dan memanfaatkannya.
“Kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya adalah menjual nilai. Kita sudah di akui dunia, jadi kita punya nilai yang lebih,” ujar Beny.
Tenaga Ahli Dinas Kebudayaan DIY sekaligus Dosen Arkeologi FIB UGM, Daud Arif Tanudirjo membenarkan pernyataan Beny mengenai tidak ada rekomendasi khusus. Ia mengatakan, UNESCO tidak memberikan rekomendasi dan persyaratan. Namun menurutnya, UNESCO hanya mendorong supaya DIY melaksanakan segera apa yang sudah direncanakan sebelumnya mengenai Sumbu Filosofi ini.
“Jadi itu berupa support dari mereka rekomendasinya. Hanya dorongan untuk melaksanakan management plan. Kan sudah ada di dalam dossier itu management planning-nya, jadi UNESCO hanya menekankan. Misalnya saja pendekatan pembangunan kota itu berdasarkan history landscapes. Itu saja,” jelas Daud.
Selain itu Daud mengatakan, akan dilakukan kajian dari daya dukung dan kajian dampak warisan budaya pada kawasan tersebut. Menurutnya semua sudah ada di dalam management planning Sumbu Filosofi.
“Tadi beliau Ngarsa Dalem meminta supaya ini kan udah diakui, sehingga bagaimana betul-betul bisa mendukung visi misi beliau yang tercantum dalam RPJMD, yaitu kan memuliakan masyarakat Jogja. Beliau berpesan, supaya terbuka semua dan masyarakat nanti bisa ikut partisipasi,” ujar Daud.
Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi menuturkan, proses hingga Sumbu Filosofi ini diakui dunia tidak mudah. Dian menjelaskan, proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan sejak 2010 lalu. Banyak data yang di eksplor dan dikaji pada tahun tersebut.
“Kalau saya pikir dari tahun 2010 itu kita sudah mulai eksplorasi semua data. Kemudian 2014 kita sudah mulai sounding untuk menginisiasi wacana tersebut kepada publik dan pemerintah pusat. Kita menyiapkan dossier pra nominasi yang harus masuk ke tentative list terlebih dahulu,” papar Dian.
Selain DIY, ada 8 provinsi lain di Indonesia yang mengajukan list pra nominasi. Dari 9 provinsi yang masuk di dalam tentative list kemudian dikawal, dikunjungi dan diseleksi siapa yang paling. Terpilih 2, yaitu Kebun Raya Bogor dan Sumbu Filosofi.
“Itu dilanjut terus dan akhirnya yang paling siap adalah DIY. Karena itu kita maju terus sampai dengan terakhir 2023 awal naskah nominasi final itu sudah diterima oleh UNESCO. Kemudian lolos memenuhi syarat masuk sidang kemarin,” tutur Dian.
Namun menurut Dian, sebelum sidang, ada penilaian dari ICOMOS pada Agustus 2022 yang bukan hanya menilai dokumen saja. Namun yang lebih penting, mereka menilai bukti yang ada di lapangan apakah benar-benar ada sesuai dengan dokumen.
Nantinya menurut Dian, secara garis besar ada tindak lanjut penetapan yang akan dikondisikan langsung oleh Gubernur DIY, Wagub DIY dan Sekda DIY, terkait dengan stakeholder yang akan menghandle Sumbu Filosofi ini.
“Jadi ini ada kolaborasi antara pemerintah pusat, kemudian Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta dan Bantul plus Kraton sebagai stakeholder utama, yang nanti akan melakukan pengelolaan di kawasan sumbu filosofi,” tutup Dian. (uk/rc/ip)
Humas Pemda DIY
