Dorong Daya Beli Masyarakat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Balikpapan (24/02/2023) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur DIY, KGPAA Pakualam X dengan didampingi Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Drs. Imam Pratanadi, MT, perwakilan dan BKD dan Dinas Sosial DIY, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, (23/2/2023).
Pada penyelenggaraan agenda APPSI tahun 2023 yang dihadiri oleh para Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia ini, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Jokowi meminta para gubernur untuk mendorong belanja masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya, untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden.
Presiden juga menyampaikan pentingnya pelayanan perijinan pada event seni dan event olah raga, karena kecepatan dalam pemberian izin kegiatan-kegiatan tersebut sangat berpengaruh pada nilai belanja masyarakat. “Diperkirakan tahun 2023, ada kurang lebih 3.000-an event-event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat” jelasnya.
Selain Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga memberi arahan pada Rakernas APPSI 2023. Dalam arahannya Tito menyampaikan beberapa poin penting kepada para gubernur se-Indonesia. Arahan pertama terkait kapasitas gubernur sebagai sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Mendagri menghimbau agar para gubernur bisa mengayomi semua bupati wali kota untuk dapat menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan.
“Akan menjadi poin bagus jika setiap gubernur mampu menyelesaikan masalah-masalah politik, pemerintahan dan sosial yang berkembang di daerah tanpa harus membawanya ke ranah pusat apalagi ke presiden,” pesan Tito.
Selanjutnya Mendagri juga berharap para gubernur harus mampu mengendalikan inflasi. Untuk pengendalian inflasi ini, diharapkan bisa melakukan pertemuan secara regular bersama wali kota dan bupati untuk mengevaluasi perkembangan harga-harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. “Evaluasi regular ini mungkin satu bulan sekali atau tiga bulan sekali. Selanjutnya, untuk kabupaten dan kota yang berhasil melakukan pengendalian inflasi dengan baik, saya sarankan agar provinsi memberikan reward bagi daerah-daerah tersebut dalam bentuk tambahan bantuan keuangan,” tegasnya.
Berikutnya, arahan ketiga tentang pengendalian kemiskinan ekstrem, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pemetaan data yang akurat, lengkap dan komprehensif dari desa hingga tingkat provinsi.
Data-data itu kemudian akan diintegrasikan ke pusat untuk lebih memudahkan dalam pemberian bantuan, karena pusat juga memiliki banyak program untuk penanganan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Pemerintah, lanjut Tito, memiliki banyak instrumen untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan bantuan langsung individu by name by address atau intervensi langsung baik kepada keluarga maupun individu di kantong-kantong kemiskinan.
Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur DIY, Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Drs. Imam Pratanadi, MT, perwakilan dan BKD dan Dinas Sosial DIY. (Pjs/Alh)
Humas DIY
