Ekonomi Inklusif Permudah Akses Keuangan Difabel
Yogyakarta (28/10/2023) jogjaprov.go.id - Akses keuangan merupakan hak dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan akses keuangan yang mudah, termasuk difabel. Namun, hingga saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mendapatkan akses keuangan. Mereka yang sudah memiliki bisnis juga mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan informasi hingga kesulitan menuju kantor Lembaga Keuangan.
Agar difabel lebih mudah mendapatkan akses keuangan dan permodalan, Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengungkapkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, difabel tidak perlu lagi datang langsung ke bank atau penyedia jasa keuangan. Bisa langsung bertemu dengan petugas dan melakukan pendaftaran dengan lebih mudah.
Perwujudan ekonomi inklusif menjadi prioritas untuk didorong agar bisa diimplementasikan dengan cepat sesuai regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengatur Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).
“Kita besok itu mau bekerjasama dengan OJK, kita semua tahu bahwa teman-teman disabilitas itu memang sulit akses perbankan. Saya dan OJK dari pusat ini menginisiasi Gerakan Akselerasi Ekonomi Inklusif. Jadi tidak perlu datang ke bank jadi kami bantu untuk ketemu secara langsung aja. Datanya dari Dukcapil,” ungkap Angkie saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X (27/10) di di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan.
Didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY Srie Nurkyatsiwi dan Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih, Sri Paduka menyambut baik setiap program pemerintah untuk membantu difabel. Sri Paduka menyebutkan, Yogyakarta juga sudah memiliki berbagai program dan fasilitas untuk difabel. Seperti Difagana, SiBakul bagi difabel yang memiliki bisnis, Difa Bike, Forum Penghormatan Pemenuhan dan Perlindungan Difabel serta Paguyuban Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus.
“Teman-teman yang berkebutuhan khusus lebih mudah diajarkan oleh sesama yang berkebutuhan khusus. Saya dibesarkan di Perluasan Kesempatan Kerja, saya lama di Naker. Saya banyak membina teman-teman disabilitas, jadi saya paham mereka tidak bisa dipaksa,” ungkap Sri Paduka memberikan masukan pada program-program yang bersifat edukatif.
Sri Paduka memberikan masukan untuk membuat program magang bagi difabel pada sektor-sektor informal. Seperti magang di UMKM lokal dan pedagang kaki lima. Sehingga mereka bisa langsung praktek bagaimana kondisi lapangan dan langsung bisa bekerja sesuai dengan pengalaman magang.
“Ada semacam dorongan-dorongan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk magang sesuai dengan kemampuan. Banyak orang-orang menganggap magang itu harus formal. Magang informal itu penting. Misalnya ada pedagang bakso, pecel lele, itu magang,” ungkapnya. (Wd/Indr)
Humas DIY
