Hari Anak 2018: Pemda DIY dan Gubernur DIY Dianugerahi Penghargaan Tingkat Nasional
Surabaya (23/07/2018) jogjaprov.go.id - Bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional 2018 pada Senin (23/07) ini Pemda DIY kembali meraih apresiasi tingkat Nasional. Pemda DIY dinobatkan sebagai Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk daerah setingkat provinsi. Selain itu, Gubernur DIY juga mendapatkan penghargaan atas Pembinaan Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional. Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X hadir mewakili Gubernur DIY menerima penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA.
Dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 yang diselenggarakan di Dyandra Convention Center, Surabaya ini, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc. melaporkan bahwa seleksi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melibatkan 389 kabupaten/kota. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun ini diserahkan kepada 177 kabupaten/kota.
“Tahun ini penerima penghargaan meningkat hampir 50% dibanding 2017”, ucap Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc. Sedangkan untuk tingkat provinsi, terdapat 10 provinsi yang dianugerahi sebagai penggerak KLA 2018. Pada tahun ini pula penghargaan khusus diserahkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kepolisian Resor (Polres) ramah anak.
Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc. menuturkan bahwa penghargaan yang diberikan merupakan hasil dari kerja keras Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak anak yang didukung LSM, usaha, media, dan forum anak di daerah, dan berbagai pihak lainnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Menteri PPPA Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA. mengucapkan selamat kepada daerah maupun Kepala Daerah yang menerima penghargaan. Menteri asal Papua ini kembali berpesan bahwa pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak adalah Urusan Pemerintahan Wajib dalam pemerintahan sesuai amanat UU 23 tahun 2014. Untuk itu, Menteri PPPA memohon kepada semua Pemerintah Daerah memperhatikan pengembagannya. (alh)
