Inovasi dan Penguatan Kolaborasi Kekuatan DIY Atasi Permasalahan Pembangunan
Yogyakarta (29/09/2023) jogjaprov.go.id – Inovasi dan penguatan kolaborasi menjadi salah satu kekuatan DIY dalam mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan stunting. Hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemda DIY yang diharapkan dapat memberikan dampak positif perbaikan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hal demikian pada Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda DIY Tahun 2023 oleh Kementerian PAN & RB RI, Jumat (29/09). Didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY, Sri Sultan mengikuti evaluasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
“Untuk itu, saya menyampaikan gambaran besar, komitmen Pemda DIY dalam melakukan penguatan berkelanjutan Implementasi SAKIP, khususnya yang berkaitan dengan tema Pengentasan Kemiskinan. Evaluasi SAKIP tahun 2023 ini mengambil tema pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan permasalahan pembangunan di DIY,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan menyebutkan, data Statistik BPS DIY menunjukkan jumlah penduduk miskin di DIY kondisi Maret 2023 sebanyak sekitar 448 ribu sekian orang atau sebesar 11,04%. Kondisi tersebut turun 0,45% poin dibandingkan pada September 2022. Dimana hal ini menjadi sinyal perbaikan dan optimisme bagi semua bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan di DIY sudah berjalan on the track.
“Berdasar perhitungan data Persentase Angka Kemiskinan Provinsi di pulau Jawa selama satu dekade antara tahun 2012-2023, DIY berhasil mencatatkan akumulasi penurunan angka kemiskinan tertinggi se-pulau Jawa dengan penurunan sebesar 4,84%, diikuti adalah Jawa Tengah 4,21%, Jawa Timur 2,73% dan Jawa Barat 2,26%. Sedangkan Provinsi Banten dan DKI Jakarta justru mengalami peningkatan angka kemiskinan masing-masing sebesar 0,46% dan 0,74%,” terang Sri Sultan.
Selain itu, sinyal positif dari upaya penanganan kemiskinan di DIY dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menunjukkan grafik semakin menurun dalam satu dekade terakhir. Hal tersebut memperlihatkan bahwa berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dirancang dan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun lintas sektor membawa dampak yang signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Baru-baru ini Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Hal ini tentu saja menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu predikat Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja memberikan warna tersendiri dalam perencanaan pembangunan DIY yang merupakan bentuk kekhususan DIY dibandingkan dengan daerah lainnya,” ungkap Sri Sultan.
Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan, salah satu terobosan yang dilakukan Pemda DIY dalam konteks akuntabilitas kinerja adalah penyelenggaraan desk timbal balik kinerja OPD dan Kabupaten/Kota tiap triwulan serta Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) yang sudah berjalan selama hampir satu dekade. Momentum tersebut telah dimanfaatkan oleh para kepala OPD dan Bupati/Wali Kota untuk mengevaluasi diri, apakah kegiatan yang telah diselesaikan bermanfaat dan berdampak untuk kemuliaan martabat manusia Jogja serta terus menjaga kualitas layanan publik dan akuntabilitas, agar berkinerja yang terbaik.
“Maka untuk ini, sering saya menyampaikan ASN di DIY ini tidak hanya sekedar pekerja kantor tetapi juga pekerja budaya,” ujar Sri Sultan.
Dipaparkan Sri Sultan, salah satu wujud inovasi dan penguatan kolaborasi secara terus-menerus yang telah dilakukan yakni Sibakul Jogja yang kini memperluas kemanfaatannya dengan program BANTU-BANTING (Sibakul Membantu Bersama Menurunkan Stunting) sebagai langkah kolaboratif dan berkelanjutan dengan BKKBN. Program ini merupakan kampanye pembagian telur pada keluarga resiko stunting di wilayah miskin, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang.
“Program ini sekaligus memberdayakan UMKM Mitra Sibakul dan dukungan monev yang berkelanjutan dari menu baru dalam aplikasi Sibakul guna membantu melakukan monitoring percepatan penurunan angka stunting di DIY,” kata Sri Sultan.
Sementara itu, terkait pemberdayaan masyarakat, terdapat pula inovasi “Rumah Produksi Prima” yang dilakukan sebagai respon atas kebutuhan Perempuan yang terdampak pandemi Covid-19 yang kehilangan usahanya. Melalui inovasi ini, Pemda DIY menyediakan rumah produksi dengan dukungan peralatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan produksi dilakukan oleh Kelompok Ekonomi Produktif Desa Prima sebagai bentuk pemberdayaan dengan dilakukan pendampingan baik dari sisi produksi maupun pemasaran.
Diutarakan Sri Sultan, berkaitan dengan pemanfaatan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) guna peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, telah diberikan pula hak anggaduh kepada Lurah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan khususnya guna mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Pun telah diberikan bantuan BKK Kalurahan Urusan Pertanahan dengan sasaran penerima manfaat adalah keluarga miskin.
“Guna memonitor pemanfaatan tanah kalurahan tersebut, dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geospasial. Dengan demikian pemanfaatan tanah kalurahan yang digunakan untuk sektor pertanian dapat dipantau dan dihitung secara berkala, efisien, efektif dan transparan,” tutur Sri Sultan.
Sri Sultan pun menjelaskan, dalam perspektif sosial ekonomi, kejadian bencana erat kaitannya dengan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan potret kemiskinan di DIY juga ditandai dengan kerentanan yang tinggi. Perlu mitigasi dan langkah nyata dan antisipatif terhadap bencana agar tidak menjadi transmisi kemiskinan.
“Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika DIY memperkirakan musim kemarau pada tahun 2023 akan lebih panjang, akibat pengaruh dampak El-Nino. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada daerah rawan kekeringan dan berpotensi menyebabkan turunnya hasil dan bahkan gagal panen. Hal tersebut coba diantisipasi dengan Program atau kegiatan ‘SITANGKI’ yaitu Siap Tangkas Tangguh Atasi Kekeringan,” jelas Sri Sultan.
Program tersebut pun dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama seluruh stakeholder serta unsur pentahelix. Hal ini guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan pengaturan pola tanam sehingga meminimalkan dampak buruk bagi masyarakat.
“Semoga ini bisa menjadi gambaran dan juga inspirasi perkuatan mandiri dan praktik baik yang telah, sedang dan akan kami laksanakan. Dengan demikian, bukan hanya dilakukan untuk tujuan perbaikan internal, namun lebih jauh lagi memberikan manfaat, dampak serta perbaikan yang lebih luas lagi ke seluruh Indonesia dengan semangat ‘Dari Jogja untuk Indonesia’,” kata Sri Sultan.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB RI, Drs. Agus Uji Hantara, M.E., menyampaikan komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi meliputi dimensi RB Tematik yang terdiri dari beberapa capaian indikator. Selain penurunan tingkat kemiskinan, beberapa capaian indikator dampak RB Tematik tersebut antara lain yaitu peningkatan realisasi investasi, tingkat inflasi, tingkat penggunaan PDN, dan menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya.
“Itulah contoh konkret manajemen kinerja atau SAKIP dan RB yang membumi. Dimana dapat diketahui sebenarnya dampak-dampaknya. Kata kuncinya memang kolaborasi tadi. Kelihatannya program tadi (BANTU-BANTING) cuma pembagian telur tapi kalau itu langsung menuju kepada sasarannya yang terkena stunting, tiap hari makan telur kan udah pasti ini berdampak langsung,” kata Agus Uji.
Agus Uji menambahkan, pada realitanya, selama ini yang kerap menjadi permasalah adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sering tidak tepat sasaran. Hal tersebut baik jumlah maupun sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, pengimplementasian digitalisasi juga penting untuk dilakukan terutama agar masyarakat pun dapat berperan sebagai pelaku monev.
“Terima kasih atas upayanya DIY selalu terus melakukan inovasi-inovasi tentunya untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Agus Uji. (Han/Sis)
Humas Pemda DIY
