Jaga Konsistensi Omzet, Sri Sultan Minta Eksportir Rumuskan Strategi Tahun 2023
Yogyakarta (15/11/2022) jogjaprov.go.id - Keselarasan mindset dan konsep sangat diperlukan pelaku industri untuk tetap dapat bertahan di situasi sulit. “Bagaimana dalam posisi sulit kita bisa punya napas yang sama,” jelas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (15/11), dalam agenda dialog bersama eksportir DIY.
Dalam agenda yang digelar di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Ngarsa Dalem menuturkan para eksportir diharapkan dapat merumuskan problematika dan menentukan langkah konkret yang dapat direkomendasikan. “Kalau bantuan secara finansial kami tidak bisa misalnya memberikan uang tunai kepada PT atau CV itu tidak boleh. Hanya bentuknya support kepada UMKM dan masyarakat. Namun kita bisa memfasiliasi dialog dengan pemerintah pusat,” urai Ngarsa Dalem.
Ngarsa Dalem mencontohkan upaya pemerintah memfasilitasi dialog dengan pusat saat bencana gempa 2006 dan Bom Bali I. Pada saat itu, kebanyakan pengusaha lokal Bali memilki sub contracting pengusaha Jogja. “Saya minta mereka kumpulkan barang yang tidak bisa diekspor jumlahnya mencapai 90 ton. Ada kulit hingga produk sarung. Sehingga kami coba manuver saat bertemu Menteri Keuangan saat itu Pak Budiono supaya bisa bernegosiasi dengan perbankan untuk menangguhkan masa pelunasan pengusaha yang memiliki pinjaman di bank,” kenang Ngarsa Dalem.
Proses negosiasi itu pun berhasil dan membuat pengusaha tetap bisa survive. “Teman-teman akhirnya malah belajar untuk jadi eksportir sendiri, tidak bergantung dengan Bali. Kami bisa fasilitasi semacam itu, yang penting bisa meluangkan beban agar tidak kolaps,” ucap Sri Sultan. Menurut Sri Sultan, menjadi penting kiranya setiap pengusaha bisa menganalis kekuatan usahanya untuk satu dua tahun mendatang mengingat pandemi mungkin saja masih terjadi.
Sri Sultan secara khusus juga menyoroti pentingnya inovasi dilakukan bagi pengusaha yang ada di DIY. Tujuannya selain meningkatkan varian usaha dan menjamin keberlangsungan usaha, juga memberikan dampak pada peningkatan perekonomian.
Di sisi lain, Ngarsa Dalem menekankan dan memprioritaskan perusahaan lokal bisa berkembang. “Hanya karena saya berharap pertumbuhan ekonomi, sebenarnya bisa saya tinggal menarik pengusaha Jakarta untuk ke Jogja. Tetapi saya tidak mau karena belum tentu warga Jogja bisa bekerja di situ. Belum lagi nanti (perusahaannya) membutuhkan pembebasan tanah yang terlalu luas, untuk apa,” imbuhnya.
Bagi Sri Sultan, konsistensi peningkatan ekonomi meskipun jumlahnya tidak terlalu besar namun berasal dari industri lokal, akan lebih diprioritaskan. “Saya itu lebih senang industri kecil dan menengah tapi jumlahnya banyak. Masyarakat Jogja bisa bekerja di situ. Meskipun pertumbuhannya hanya 6-7 persen namun bisa lebih langgeng,” tegas Sri Sultan.
Kebijakan tersebut menurut Sri Sultan relatif dapat menjaga lingkungan. “Jadi kami itu selektif memilih jenis industri yang masuk di Jogja. Tidak semua investasi yang masuk saya memberikan persetujuan. Hal-hal seperti ini kami jaga agar suasana bisnis tetap sehat. Kompetisi itu boleh namun jangan sampai menghabisi seseorang hanya demi mencari sesuap nasi,” tegas Sri Sultan.
Tak hanya itu, Sri Sultan juga menekankan agar para eskportir bisa memanfaatkan program atau fasilitas yang tersedia dan dapat memudahkan dari sisi akses. Seperti misalnya memanfaatkan fasilitas gudang yang disediakan PT. Angkasa Pura.
“Jika selama ini ngirimnya menggunakan kapal, mungkin bisa dihitung kalau menggunakan pesawat berapa (biayanya). Angkasa Pura sediakan gudang 500 ton/hari dan itu jarang diisi. Jadi bisa tahu apakah produk yang dikirimkan lewat penerbangan itu lebih mahal atau tidak. Kalau misal terlalu mahal, kita bisa rembugan (diskusi). Tapi saya perlu gambaran harganya supaya bisa negosiasi,” terang Sri Sultan.
Perlu Rekomendasi Konkret
Salah satu eksportir yang hadir pada agenda tersebut yakni Direktur PT Busana Remaja Agracipta Suyatna Nainggolan. Ia berharap pemerintah dapat berdialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk bisa menekan cost pekerja. Hal tersebut perlu dilakukan agar perusahaan tidak perlu melakukan pengurangan karyawan namun juga tidak mengeluarkan cost terlalu tinggi.
Perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dan berlokasi di Bantul ini memiliki target ekspor untuk wilayah Amerika. Selama pandemi, perusahaan dapat bertahan dengan melakukan inovasi produk dan menjadi salah satu sub-penyedia produk yang diorder perusahaan lain dengan kualitas middle to high. “Kami secara keseluruhan tidak ada masalah (selama pandemi). Kita juga sudah melakukan pengembangan pegawai dengan training. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mendiskusikan dengan Kemenaker supaya kita tetap langgeng dan produksi tetap berjalan namun cost juga bisa ditekan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ngarsa Dalem kembali menekankan pentingnya penyampaian rumusan masalah secara konkret beserta alasannya. “Dalam kondisi darurat dan normal tentu akan berbeda. Adakah dalam kondisi darurat, peran yang bisa diberikan untuk sekarang ini. Argumentasi bisa kita bangun, namun saya perlu alasan yang disampaikan secara tertulis,” ujar Sri Sultan.
Dalam dialog tersebut, Ngarsa Dalem juga menyampaikan bahwa sejatinya pemerintah daerah juga sangat mendukung geliat ekspor dari industri UMKM. “Kami fasilitasi juga UMKM, dilakukan kurasi dengan harapan itu (UMKM) bisa naik kelas. Salah satunya lewat program SiBakul. Saya tidak pernah bayangkan yang transaksi setiap hari bisa mencapai 45 ribu. Sumbangannya 31,4% sendiri. Bagi kami, inovasi begini adalah pengalaman baru yang membuat kami bertahan,” tutup Ngarsa Dalem.
Sementara, Plh. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono, seusai agenda mengamini pernyataan bahwa bantuan yang diberikan Pemda tidak dapat berupa uang tunai. “Kami melakukan pemberian langsung itu tidak bisa. Bisanya memberikan bantuan kepada penyuplai bahan dasarnya. Sebagai contoh, pengusaha minyak atsiri. Kita beri suplainya ke petani atsirinya. Ini kaitannya untuk produk. Namun kalau kaitan dengan tenaga kerja karena produksi harus terus jalan meski demand menurun, kita bisa diskusikan supaya upahnya lebih riil,” jelasnya yang juga Kepala Bappeda DIY ini.
Ia juga menekankan agar eksportir dapat segera merumuskan masalah konkret beserta usulan dan rekomendasinya untuk mengantisipasi geliat ekonomi tahun 2023. Termasuk adanya inflasi, kenaikan harga bahan bakar, dan upah tenaga kerja yang juga turut berpengaruh terhadap penghitungan ongkos produksi. “Ini missed-nya dimana, itulah yang harus dihitung. Yang penting Januari 2023 sudah ada rumusan langsung supaya bisa segera ada action plan,” tutupnya.
Adapun agenda dialog ini juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Kepala DPPM DIY, dan Kepala Disperndag DIY. Selain PT Busana Remaja Agracipta, beberapa eksportir yang hadir pada agenda ini antara lain PT. IGP Internasional, PT Indorama, PT Taru Martani, PT Cocoon Asia, PT Karya Hidup Sentosa, PT Pagilaran, PT Out of Asia, PT Timboel, PT Wetapusaka Kusuma, dan PT Ameya Livingstyle Indonesia. [vin/aur/tr]
HUMAS DIY
