Jogja Masa Depan: RPJMD 2022-2027 Harus Makmurkan Warga
Yogyakarta (15/10/2022) jogjaprov.go.id - Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan peran serta ide dari semua elemen masyarakat, sangat dibutuhkan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. Segala masukan sangat diperlukan dalam upaya realisasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 yang baru saja dilantik Presiden RI Joko Widodo, Senin (10/10) lalu di Istana Negara, Jakarta.
Di sisi lain, Aji menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembangunan. “Terima kasih atas peran serta Bapak/Ibu sekalian baik dalam ketugasan di kantor maupun pergaulan sehari-hari di masyarakat karena memberikan andil yang besar bagi pembangunan di DIY,” kata Aji di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Aji menyampaikan hal tersebut di hadapan para lurah, pamong, tokoh masyarakat serta perwakilan OPD DIY dalam sekaligus membuka agenda Dialog Jogja Masa Depan, Jumat (15/10) malam.
Aji berharap Sri Sultan dan Sri Paduka senantiasa diberikan kesehatan agar dapat memberikan pengayoman bagi seluruh warga DIY. Ia juga melayangkan rasa syukurnya karena agenda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 dapat dilaksanakan tepat waktu.
“Pelantikan dilaksanakan tanggal 10, bulan 10, pukul 10. Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X resmi dilantik Presiden RI. Tentu kita perlu bersyukur, agenda lima tahun bisa dilaksanakan tepat waktu dari mulai persiapan, pembacaan visi misi hingga penetapan dan pelantikan, tidak kurang suatu apapun semua berjalan lancar,” ungkapnya.
Adapun pada agenda diskusi, terdapat empat narasumber pada agenda Dialog Jogja Masa Depan yakni Plh. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum (Kepala Bappeda DIY) Beny Suharsono, Plt. Asisten Sekda Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (Paniradya Pati Kaistimewan) Aris Eko Nugroho, Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi, dan Penghageng Pambudidaya Kadipaten Pakualaman KPH Kusumoparastho.
Dua Belas Grand Design Dukung Visi Misi Gubernur DIY 2022-2027
Beny Suharsono kembali menekankan bahwa visi Gubernur DIY “Menyongsong Abad Samudera Hindia Demi Mewujudkan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” tak dapat dilepaskan dengan visi RPJPD 2005-2025 yakni mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Menurut Beny, elemen-elemen dalam Pancamulia sejatinya harus dapat dipahami dengan baik. Terdapat lima prioritas utama dalam Pancamulia yakni:
- Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban
- Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat serta penguatan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal
- Peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun birokrasi
- Terwujudnya tata perilaku penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, serta
- Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan.
Lanjutnya, indikator terwujudnya Pancamulia dapat dilihat pada enam hal. “Semakin rendah kemiskinan; kualitas SDM yang dapat diandalkan; lingkungan hidup yang lebih baik, aman, tentram, kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan, dan tercapainya good-governance dalam berbagai tingkatan,” urainya.
Adapun secara lengkap, visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 akan diupayakan dengan tiga prioritas utama. “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja itu dapat dicapai dengan misi yakni reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfataan teknologi informasi,” katanya.
Capaian visi misi itu dapat dioptimalkan dengan melaksanakan delapan arah pembangunan bidang strategis seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, tata pemerintahan, dan reformasi kalurahan.
Senada dengan Beny, Aris Eko Nugroho menyampaikan visi misi Gubernur 2022-2027 harus terlihat jelas dalam Grand Design Keistimewaan DIY. “Tujuannya adalah sebagai haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Sekaligus dapat menjadi pedoman bagi kabupaten/kota serta kalurahan se-DIY dalam menyusun rencana pembangunan,” ungkapnya.
Aris mengatakan terdapat 12 peta jalan Grand Design yang merupakan prioritas sebagai berikut:
Dalam urusan keistimewaan, terdapat empat indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan program. Dua diantaranya telah berhasil sesuai target dan dua lainnya dalam proses mencapai target. Dua yang telah mencapai target adalah Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi yang mencapai 12,44% tahun 2021 dengan target capaian 12,04% tahun 2022 serta Capaian Program Urusan Keistimewaan yang telah mencapai 92,31% tahun 2021 dan ditargetkan 91,30% tahun 2022.
Sementara, yang masih berproses untuk mencapai target yakni pemanfaatan tanah SG, Kadipaten Pakualaman, dan tanah desa dengan capaian 15.362 bidang tahun 2021 dan ditargetkan mencapai 21.877 bidang pada 2022. Terakhir adalah penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan yang mencapai 51,81% tahun 2022 dan ditargetkan mencapai 54,44 persen tahun 2022.
Pemanfaatan Lahan: Optimalkan Tanah SG dan Tanpa Basement
Tercatat rasio gini di DIY per tahun 2022 masih cukup tinggi yakni sebesar 11%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan persentase kemiskinan adalah pemakmuran warga dengan mengoptimalkan pemanfataan tanah Sultan Ground (SG).
“Tanah SG bisa dipakai sesuai dengan tata ruang dan budaya di sekitarnya. Banyak tanah SG yang belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi di kalurahan dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Kita harus berdayakan, kita makmurkan masyarakat kita sendiri. Jangan malah perkaya investor dan malah merusak. Kekayaan DIY itu untuk warga, bukan untuk (pihak) yang lain,” tegas GKR Mangkubumi. Baginya, meskipun UU Keistimewaan telah ada, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih banyak. “Pekerjaan rumah kita intinya adalah mengendalikan pembangunan,” imbuhnya.
Tambah Gusti Mangku, sapaannya, jika berbicara tentang wisata, sejatinya harus menjadi kesatuan dengan pembahasan soal budaya. “Kalau bilang pariwisata di Jogja, jangan sampai bicara pariwisata sendiri, kebudayaan sendiri. Kalau hanya dari sisi pariwisata, pasti tujuannya adalah hotel. Tapi kalau kebudayaan dan pariwisata sudah dijadikan satu, kita bicaranya desa wisata,” imbuhnya.
Sinergi yang tercipta selanjutnya dapat mendukung upaya mewujudkan DIY sebagai kota warisan budaya dunia. “Keraton punya mimpi besar, target 50 tahun bagaimana DIY bisa menjadi warisan budaya dunia. Seperti majunya pendidikan di Asia Tenggara. Kita tidak kalah dengan Edinburgh, Kyoto, ataupun Kazan,” ungkapnya.
Terkait dengan pembangunan, Gusti Mangku berpesan agar bangunan-bangunan di DIY tak lagi menggunakan basement. “Tujuannya adalah kami menjaga pesanggrahan, petilasan-petilasan yang ada di bawah tanah. Karena dulu sempat ada erupsi dan sebagainya yang menyebabkan penimbunan. Kami ingin menjaga. Situs-situs sekecil apapun mohon saya diinformasikan agar bisa dipagari,” pesannya.
Gusti Mangku berharap, sejarah yang ada harus dijaga dan dilestarikan demi penguatan identitas. “Kita jangan sampai kehilangan obor, sejarah yang panjang harus kita jaga bersama. Tanpa sejarah, Jogja juga tidak akan ada. Kita yang punya rumah, mari kita jaga serta berdayakan masyarakat kita,” tutupnya.
Pemaknaan Filosofi Sebagai Dasar Berpikir
Sementara, KPH Kusumoparastho menekankan bahwa menjaga dan mengemban budaya Jogja itu berat karena basis dari Jogja sendiri adalah filosofi.
“Kadipaten sebagai pengemban budaya, sebagaimana dikatakan dalam UU No.13/2012, bertanggungjawab melaksanakan dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Ini berat karena starting point Jogja itu filosofi-filosofi Memayu Hayuning Bawono, Rayuning Bawono Kapurba Waskitaning Manungsa, Rayuning Manungsa Tumadi Karonoma Kamanungsan, serta Mangasah Mingising Budi Memasuh Malaning Bumi,” ujarnya.
Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memahami filosofi dengan baik. “Ini menjadi tantangan kita untuk mendapatkan track atau perjalanan. Filosofi harus dapat dimengerti dan disepakati maknya karena filosofi itu terbuka sehingga multi interpretasi,” jelasnya.
“Kita sebagai orang kadipaten bertanggungjawab, akan kemana lini dari kadipaten ini. Kalau paham filosofi, kita akan tahu arah berikutnya, jadi dimensi apapun bisa dipegang, filosofi akan menjadi dasar dan cara pandang."
Tambahnya, bila filosofi sudah dapat diejawantahkan dan dipahami dengan baik, Kadipaten sebagai pengemban budaya akan lebih mudah dalam menentukan langkah selanjutnya. "Kalau sudah diterjemahkan, kita pengemban budaya bisa melaksanakan tugas dengan baik, karena tujuan akhir dari filosofi sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. [vin/tr/wa]
HUMAS DIY
