.jpg)
KADIN DIY Laporkan Perkembangan Kerja Sama Kepada Gubernur DIY
Yogyakarta (31/05/2018) jogjaprov.go.id - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY kembali melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pertemuan kali ini membahas kinerja maupun evaluasi dari kerja sama yang telah dilakukan KADIN DIY dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.
Pertemuan ini dilakukan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (31/05). Wakil Ketua KADIN DIY Gonang Djuliastono usai pertemuan mengatakan, pihaknya melaporkan berbagai program kerja sama yang sudah jalan selama ini dan bagaimana peran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam kerja sama yang telah dilakukan tersebut.
“Kami mendapat masukan dari Gubernur DIY untuk menggelar pelatihan terkait pola leadership enterpreneur untuk semua pihak di OPD. Maunya nanti kalau ada program kerja sama apapun bentuknya bisa langsung terhubung, tahulah harus seperti apa dan bagaimana karena memang sudah paham dunia usaha,” ujar Gonang.
Selanjutnya, KADIN DIY juga diminta untuk terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi di DIY. Salah satunya dengan memperkuat program triple helix, atau kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan akademisi. Adanya Jogja Incorporate sejak tahun lalu pun dinilai membantu KADIN untuk bisa berpartisipasi terhadap proyek-proyek dengan modal besar.
“Keterlibatan kami ini supaya KADIN DIY juga minimal punya partisipasi dan sebagai latihan. Keberadaan Jogja Incorporate ini juga dalam rangka menggabungkan teman-teman usaha yang dari hanya punya investasi kecil, lalu dikumpulkan sehingga bisa besar dan bisa turut berpartisipasi dalam proyek investasi yang besar,” jelasnya.
Terkait kerja sama triple helix, Gonang mengungkapkan, program yang sudah berjalan ialah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk program magang. Dalam kerja sama tersebut, penguatan sumber daya manusia menjadi sasaran utamanya untuk meningkatkan daya saing.
“Kami pun melakukan sertifikasi juga untuk memastikan kualifikasi karena kebanyakan lulusan, baik perguruan tinggi, vokasi, maupun SMK biasanya tidak langsung bekerja di pemerintahan, tapi ke swasta dulu,” imbuh Gonang. (Rt)
HUMAS DIY
