Pemda DIY Optimis Realisasi Anggaran 2023 Tetap Baik
Yogyakarta (01/12/2022) jogjaprov.go.id - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti secara daring Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. Penyerahan secara simbolis yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo ini diikuti Gubernur DIY dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Kamis (01/12).
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang turut mendampingi Gubernur DIY mengatakan, Pemda DIY selama ini selalu berusaha membelanjakan habis anggaran yang didapat dari pusat. Dan selama ini juga tidak ada kendala berarti dalam pembelanjaan anggaran.
“Begitu ditransfer biasanya langsung dibelanjakan. Kendala-kendala yang ada justru lebih pada petunjuk teknis yang belum turun, atau bahkan petunjuk teknis dikirim sudah mepet waktunya,” ungkap Aji.
Aji menuturkan, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembelanjaan anggaran Pemda DIY biasanya mencapai lebih dari 95%. Untuk itu, pada tahun anggaran 2023 nanti, Aji optimis Pemda DIY masih mampu menyelesaikan realisasi pembelanjaan dengan baik sesuai aturan yang ada.
Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dan memiliki sensitivitas terhadap krisis, apalaagi saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Sensitivitas ini berguna untuk kesiapan menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, sekaligus sebagai upaya untuk mampu bertahan.
“Tidah hanya agar bisa bertahan, tetapi upaya ini juga agar kita bisa melihat peluang yang ada. Strategi besar yang sudah kita siapkan, betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan. Dan strategi besar yang kita lakukan untuk merespon tantangan ekonomi global ialah dengan menempatkan APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi,” paparnya.
Jokowi pun mengungkapkan, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan, yakni penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Kebijakan selanjutnya, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Saya minta semua mampu bisa mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas, serta yang perlu diingat adalah perbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya UMKM,” ungkap Jokowi.
Untuk para pemerintah daerah, Jokowi meminta agar memperhatikan dari waktu ke waktu pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. “Hal ini penting sekali. Karena inflasi masih menjadi momok semua negara,” imbuhnya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan, target pendapatan negara 2023 adalah Rp2.463triliun. Target ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam upaya antisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas dan kecenderungan pelemahan ekonomi global.
“Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan perundang-undangan melalui harmonisasi peraturan perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif. Selain itu untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” paparnya.
Sementara itu, belanja negara pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp3.061,2triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Diungkapkan Sri Mulyani, arah kebijakan belanja negara masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni belanja pendidikan dan kesehatan masih mendominasi.
“Belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Selain itu, penyelesaian proyek strategis nasional juga menjadi priorotas, serta upaya memperkuat jaring pengaman sosial dan upaya mendukung reformasi birokrasi,” jelasnya. (Rt/Rd)
HUMAS DIY
