Pemda DIY Raih UHC Award 2023
Jakarta (14/03/2023) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Penyerahan penghargaan bagi Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ini diselenggarakan di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa (14/03).
UHC Award merupakan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% dari total penduduk. Pada penghargaan kali ini, terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota sebagai penerimanya.
Mewakili Pemda DIY, Sri Paduka usai menerima penghargaan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas penghargaan UHC Award 2023 ini. Sri Paduka mengungkapkan, penghargaan ini bukan hanya menjadi prestasi Pemda DIY, tapi juga merupakan prestasi masyarakat DIY.
“Atas nama Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah DIY, sebagai salah satu provinsi yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% dari total penduduk. Semoga penghargaan ini menjadi pendorong bagi kami di DIY untuk lebih berupaya lagi meningkatkan layanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat DIY,” ungkap Sri Paduka.
Sri Paduka mengatakan, mayoritas masyarakat DIY sudah sadar untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam hal jaminan kesehatan. Sri Paduka berharap semoga di tahun 2024 nanti seluruh masyarakat DIY sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. “Hal ini juga untuk menunjang target pemerintah pusat dan pencapaian RPJMN 2022-2024,” imbuh Sri Paduka.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas berbagai upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional, terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya JKN terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” paparnya.
Ma’ruf pun mengungkapkan, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Saat ini tercatat ada 96,8juta jiwa yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, yang iurannya dibayarkan pemerintah, termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020.
“Sehingga kita patut berbangga, Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai. Ke depan kita harus teruskan dukungan bersama untuk mencapai Universal Health Coverage yang ditargetkan RPJMN 2020-2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengatakan, UHC Award tidak hanya sekedar tentang menjadi anggota JKN, namun memiliki arti yang lebih jauh lagi. UHC Award mencakup tiga hal, yakni proporsi penduduk yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial, proporsi penduduk yang menggunakan pendapatannya untuk membiayai pelayanan kesehatan, dan keadilan sosial khususnya di bidang kesehatan, termasuk akses para warga mendapatkan pelayanan dan pendanaan kesehatan.
“Indonesia telah berkomitmen mewujudkan UHC, karena ini sejalan dengan amanah UUD 1945, yakni setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, menjadi keharusan bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan,” ungkapnya.
Muhajir pun menuturkan, seluruh pencapaian yang berhasil diraih dalam hal jaminan kesehatan di Indonesia ini, tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Karenanya, kegiatan pemberian penghargaan hari ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para gubernur, bupati dan wali kota. “Ini bentuk apresiasi kami kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan kerja keras dan kinerjanya yang luar biasa dalam ikut memberikan komitmen dalam program JKN,” imbuhnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN, Presiden RI telah mengeluarkan instruksinya. Presiden RI menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional.
“Kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Maret 2023, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN-KIS mencapai 252,17juta, atau 90,79% dari total penduduk Indonesia. Capaian ini menunjukkan program JKN-KIS menjadi program jaminan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi,” ungkapnya.
Ali Ghufron pun memaparkan, dalam rangka mengoptimalkan tercapainya Indonesia Universal Health Coverage, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir, mengadvokasi, dan meregistrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN. Melalui strategi PESIAR (PEtakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi), di mana program ini dilaksanakan bersinergi dengan Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes PDTT.
“BPJS kesehatan akan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memastikan terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan layanan yang berkualitas mudah pasti dan setara,” imbuhnya. (Rt)
HUMAS DIY
