Presiden Lantik Sultan HB X dan Paku Alam IX Sebagai Gubernur dan Wagub DIY
Presiden Lantik Sultan HB X dan Paku Alam IX Sebagai Gubernur dan Wagub DIY
SBY Minta Keduanya Mengatasi dan Pemerintah DIY Mengawasi Kebocoran Anggaran
YOGYAKARTA (10/10/2012) pemda-diy.go.id Prsiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil sumpah dan melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2012 2017, di Istana Negara, Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (10/10).
Hadir mendampingi Presiden sejumlah menteri diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensekneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fausi, Menhumham Amir Samsudin, dan Ketua MK Mahfud MD. Hadir menyaksikan pelantikan para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pejabat TNI dan Polri, Rektor Perguruan Tinggi, Bupati Walikota se DIY, serta para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah DIY.
Presiden SBY dalam sambutan pelantikannnya menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian utama dari NKRI. Yogyakarta juga menjadi bagian penting bagi proses demokratisasi dan transformasi kehidupan bangsa yang tengah dilakukan dewasa ini.
Presiden SBY juga menegaskan, perlunya jajaran Pemerintah Daerah untuk terus melakukan langkah-langkah terbaik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di provinsi DIY ini. Presiden bahkan meminta Gubernur untuk mewuujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus efektif dalam mengemban semua tugas.
DIY kata SBY, memiliki kekhasan dan keunggulan serta berbagai prestasi dalam pembangunannya. Provinsi ini unggul dan maju dalam bidang pendidikan, budaya dan pariwisata. DIY juga mencatat prestasi dalam industri kreatif, tingginya usia harapan hidup dan sektor pendidikan yang merupakan komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Sungguhpun demikian sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia, DIY tentu memiliki tantangan dan pekerjaan rumahnya.
Oleh karena itu 5 (lima) tahun mendatang saya berharap saudara Gubernur dan Wakil Gubernur mempertahankan dan akan meningkatkan hal-hal yang sudah baik dan bekerja keras untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik, pintanya.
Presiden SBY berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat mengimplementasikan ideologi dan kebijakan dasar pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Maka sesuai dengan strategi dan sasaran pembangunan nasional, Presiden SBY menekankan agar DIY terus berupaya dan bekerja keras untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, Terus melakukan pengurangan kemiskinan, Menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatkan pembangunan infrastruktur, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Penegakan hokum dan keadilan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta melaksanakan semua itu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ia berpesan, Sultan dan Paku Alam mampu menjalankan amanah sampai akhir masa jabatan nanti dan meminta keduanya mengatasi kebocoran anggaran di DIY dantidak kalah pentingnya adalah bagaimana Pemerintah DIY mengawasi kebocoran anggaran.
Ini harus ditangani karena uang tersebut adalah uang rakyat, kata SBY.
Di sisi lain, keunggulan di sektor pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan yang dimilikitersebut bisa digali dan ditingkatkan untuk semakin memajukan Yogyakarta di masa mendatang.
Tidak lupa, Presiden SBY mengatakan pemberian status istimewa kepada Yogyakarta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia kepada Yogyakarta. Pengakuan ini tidak lepas dari sejarah bahwa Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman menyatakan bergabung dengan Indonesia, juga fakta bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia.
UU Keistimewaan DIY ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk semakin memajukan masyarakat Yogyakarta dalam hal penataan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, kata Yudhoyono. (rsd)
HUMAS
