Restrukturisasi Kredit Akan Jadi Prioritas
Yogyakarta 17/1/2021 (jogjaprov.go.id) - Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan fokus pada restrukturisasi kredit melalui perpanjangan POJK hingga 2022.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santosa dalam laporannya pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 mengatakan akan mendorong jasa keuangan untuk memberikan status soverign bagi lembaga pengelola investasi. Ia menjelaskan langkah ini untuk mendorong tumbuhnya demand dengan penurunan bobot risiko kredit pembiayaan properti dan kendaraan bermotor serta kelonggaran untuk penyaluran di sektor kesehatan.
"Agar nasabah bisa survive dalam masa pandemi. Terlebih untuk memberi ruang lebih luas untuk penanganan covid-19," jelasnya, Jumat (15/1).
Selain itu, akses UMKM juga akan diperluas terutama KUR klaster di tiga lokasi yaitu Lampung, Sumatera Selatan dan Malang. Wimboh menambahkan konsolidasi di industri jasa keuangan juga akan dipercepat untuk ketahanan daya saing baik regional maupun global.
Dalam pertemuan yang dihadiri pelaku industri jasa keuangan dan perwakilan kepala daerah, ia menambahkan akan dibentuk pula ekosistem otoritas jasa keuangan lewat inovasi produk yang lebih universal berbasis digital melalui digital bank. Akselerasi digitalisasi lewat berbagai platform salah satunya melalui keuangan syariah menciptakan ekosistem yang lengkap
Melalui upaya tersebut, ia optimis dapat mewujudkan kredit tumbuh sebesar 7,5%+/- 1%, dana pihak ketiga 11%+/-1%, penghimpunan dana pasar modal Rp150 triliun hingga Rp180triliun dan piutang pembiayaan 4%+/-1%.
OJK, tambahnya, akan memantau kebijakan relaksasi di daerah agar komitmen menjaga stabilitas keuangan. Pemerintah melalui stimulus fiskal, peningkatan batas defisit anggaran, jaminan perlindungan sosial. Sementara otoritas keuangan melalui moratorium kewajiban perkreditan, penundaan penerapan Basel III, relaksasi ketentuan permodalan dan likuiditas. Sedangkan otoritas moneter melalui penurunan suku bunga, quantitative easing, dan peningkatan swap line.
Presiden RI Joko Widodo yang hadir secara virtual mengatakan percepatan ekonomi nasional terus diupayakan. Selama 2020 kerjasama pemerintah, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Sosial (LPS) mampu berjalan beriringan.
"Anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional," jelasnya. (in)
