26 Jan 2023
  Humas DIY

Sri Sultan Fokuskan TKD, Bansos Hingga Pendampingan Desa Untuk Tangani Kemiskinan  

Yogyakarta (25/01/2023) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X serius upayakan penanganan kemiskinan yang dihadapi DIY. Bersama jajaran DPRD DIY, OPD terkait, dan akademisi, Sri Sultan sinergikan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan.

Ditemui pada Rabu (25/01) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan mengatakan, solusi terkait upaya pengentasan kemiskinan di DIY tidaklah mudah. Sri Sultan perlu benar-benar fokus untuk melihat permasalahan kemiskinan ini dari parameter milik BPS.

Sri Sultan mulai mengklasifikan tingkatan kemiskinan masyarakat DIY untuk bisa menentukan solusi bantuan yang dapat diupayakan. Misalnya, masyarakat dengan usia 60 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan terakhir hanya sampai Sekolah Dasar dan tidak memiliki fasilitas apapun menurut Sri Sultan dapat dibantu dengan penyaluran bantuan sosial seumur hidup.

“Misalnya kita bagi dalam 5 kualifikasi. Satu, perkiraan saya ekstrem itu kira-kira bisa 3% sampai 5% dari 400.000 (masyarakat miskin DIY). Itu kira-kira yang nomor satu termiskin yang nggak punya fasilitas apapun. Nomor 2 itu mungkin bantuan sosial seumur hidup. Sementara nomor 3, 4, 5 dibantu tapi bisa ada pendampingan karena mereka kalau didampingi bisa cover. Nah itu yang kita lakukan,” kata Sri Sultan.

Indikator penghitungan angka kemiskinan dari BPS diketahui hanya menggunakan pengeluaran per kapita. Indikator tersebut tetap membuat angka kemiskinan di DIY tetap tinggi. Apabila rencana pemberian bantuan sosial seumur hidup kepada kualifikasi satu yang diperkirakan mencapai 3-4% dapat terealisasikan, maka persentase kemiskinan DIY yang mencapai 11,49% berdasarkan survei BPS ini dapat turun menjadi 9 atau 8 persen.

Pendampingan yang diberikan kepada kualifikasi 3, 4, dan 5 sendiri, akan dilakukan Sri Sultan dengan menggandeng para akademisi. “Kalau yang 3, 4, 5 ya memang kita dampingi. Makanya saya mencoba dengan ke kelurahan ini. Saya sudah bicara sama UNY sama UGM, bisa nggak KKN ini jadi pendamping untuk orang miskin maupun penganggur di desa itu,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan, Tanah Kas Desa (TKD) pun dapat dimanfaatkan. Apabila tidak sanggup untuk menyewa tanah tersebut, Dana Keistimewaan dapat dimanfaatkan untuk menyewa TKD ini. “Jadi dengan begitu dia bisa punya pendapatan yang tetap setiap bulan. Mbuh pilihane arep nggo bertani, nggo (ternak) lele, nggo opo wae, tapi menggunakan TKD yang disewa oleh mereka lewat Dana Keistimewaan,” tutur Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan, rencana tersebut telah disampaikan kepada jajaran DPRD DIY dan OPD terkait. “Itu coba saya dialogkan sama teman-teman di eksekutif. Saya juga sudah bicara sama pimpinan di DPRD mau nggak DPRD membantu, setuju ndak dengan sosial seperti itu. Yang pertama kita coba di Gunungkidul sama Kulon Progo dulu. Yang seluruhnya seperti ini, ya, sudah diberi bantuan sosial seumur hidup,” ungkap Sri Sultan.

Namun yang perlu digarisbawahi, apabila masih memakai indikator dari BPS, kondisi kemiskinan di DIY tidak akan berubah. Karena masyarakat DIY lebih mengutamakan berinvestasi pada aset. Sementara survei BPS tidak menghitung aset milik masyarakat. 

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mendukung rencana Pemda DIY yang ingin memberikan bantuan sosial (bansos) seumur hidup kepada warga miskin berusia 60 tahun ke atas di DIY. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, apalagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas tergolong penduduk dengan kemiskinan esktrem karena sudah tidak bisa produktif lagi.

"Kami mendukung sepenuhnya (rencana Pemda DIY). Bantuan sosial seumur hidup memang diperlukan bagi penduduk dan keluarga miskin ekstrem di DIY. Ibaratnya, warga miskin ekstrem itu tidak bisa lagi sekadar diberi kail, tapi harus langsung diberi ikan," kata Huda Tri Yudiana saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (26/01).

Huda mengungkapkan, penduduk yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem misalnya, para lanjut usia dan penyandang disabilitas berat yang tidak mungkin untuk produktif. Dan jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem di DIY mencapai 3%-4% dari jumlah warga miskin di DIY. “Jumlahnya sekitar 20.000-an KK di DIY yang masih masuk dalam kategori miskin ekstrem. Soal jumlah yang dapat bantuan, masih dibicarakan detilnya, datanya, tapi ya ribuan,” katanya.

Menurut Huda, bansos khusus ini diupayakan untuk segera diberikan sehingga angka kemiskinan di DIY bisa segera ditekan. Sedangkan sumber dana untuk bansos ini bisa berasal dari danais, maupun dana-dana pokok pikiran anggota DPRD DIY yang difokuskan untuk merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan.

"Dan supaya tidak salah sasaran, bansos ini bisa disalurkan dalam bentuk sembako melalui warung-warung lokal. Kalau bentuknya uang nanti malah buat beli rokok, malah repot. Untuk besarannya, masih kami bahas dengan Pemda DIY," imbuhnya. (Han)

Humas Pemda DIY

 

 

Bagaimana kualitas berita ini: