Strategi Pembangunan dan Penanganan Kemiskinan DIY Dalam RPJMD 2022-2027
Yogyakarta (15/02/2023) jogjaprov.go.id - Pemda DIY telah merumuskan strategi penanganan kemiskinan melalui program sektoral maupun lintas sektoral untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Serta Pemda DIY yakin bahwa kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, saat menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Keempat Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Yogakarta pada Rabu (15/02). Rapur tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan 33 Anggota Dewan DPRD DIY, serta Kepala OPD Pemda DIY.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, membuka sekaligus memimpin Rapat Paripurna guna melanjutkan Rapur tanggal 14 Februari 2023 lalu. Dalam kesempatan ini, Wagub DIY membacakan jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Daerah DIY tentang RPJMD Tahun 2022-2027.
Selain permasalahan kemiskinan dan pembangunan, Gubernur DIY, mengungkapkan bahwa arah reformasi kalurahan akan fokus pada perbaikan layanan dan sikap kerja pelayanan prima demi mewujudkan aparatur yang berdayaguna. Diantaranya dengan meningkatkan kapasitas SDM, perbaikan sistem, dan penguatan kelembagaan. Sehingga kalurahan menjadi garda terdepan untuk pengentasan kemiskinan, penangan stunting, dan penyelenggara pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Sri Sultan menyampaikan pula bahwa arah kebijakan pembangunan di kawasan selatan DIY dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah uatara dan selatan. Oleh karena itu, Pemda DIY mengupayakan pembangunan khususnya di wilayah selatan demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akses ekonomi. Pemda terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, optimalisaasi pemanfaatan aset dan peningkatan pendapatan dari potensi non pajak.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan menyampaikan capaian visi-misi jangka Panjang RPJMD Tahun 2005-2025 mengenai Yogyakarta sebagai pusat Pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata terkemuka. Diungkapkan bahwa peringkat pendidikan Yogyakarta sudah sejajar dengan negara di Asia Tenggara. Sedangkan dalam sektor pariwisata dan kebudayaan, Yogyakarta terus mengalami peningkatan, bahkan berhasil meningkati peringkat pertama secara nasional di sektor kebudayaan.
Dalam agenda berikutnya, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan persetujuan dan penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY serta persetujuan penetapan susunan personalia pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus. Pada akhir acara, Nuryadi melakukan penandatanganan Naskah Keputusan Dewan terkait Rapur tersebut. (Mil/ip)
