Polling

Apakah website ini membantu?

Apakah website ini membantu?

Ya: 58841 suara dari 74927 suara
79%
Tidak: 16086 suara dari 74927 suara
21%

#Informasi



Berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ...

Yogyakarta (28/05/2019) jogjaprov.go.id - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berencana memperkuat upaya mitigasi bencana di DIY. Hal ini dilakukan untuk semakin meminimalisir dampak bencana di DIY, di mana DIY tergolong sebagai daerah rawan bencana. Upaya memperkuat mitigasi ini dilakukan dengan pemasangan berbagai alat pendeteksi awal bencana di kawasan--kawasan rawan bencana di DIY. Hal ini dungkapkan oleh Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., usai ...

Yogyakarta (20/05/2019) jogjaprov.go.id –  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY  menggelar rapat guna menyambut Idul Fitri 1440 H yang akan tiba pada awal Juni nanti. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (20/05), di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, DIY. Kabag Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji, S.H., M.Ec.Dev. menyampaikan bahwa dalam rapat yang berlangsung selama lebih dari 2 jam tersebut, banyak hal yang dipaparkan oleh ...

Yogyakarta (15/05/2019) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY telah bersepakat untuk melakukan pengelolaan data geospasial bersama. Data geospasial ini bertujuan untuk mewujudkan harapan satu peta untuk seluruh program. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial pada Rabu (15/05). Bertempat di Gedhong Pracimasana, ...

A.  PENGAJUAN SK PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI / PEMBERHENTIAN PNS DISEBABKAN OLEH HAL-HAL LAIN DEFINISI Proses Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan ...