Tim Penyusun LPPD LKPJ Provinsi Sumut Kunker Ke Pemprov DIY
Tim Penyusun LPPD LKPJ Provinsi Sumut Kunker Ke Pemprov DIY
Ingin Gali Informasi, Sharing, Sekaligus Ingin Ketahui Kiat-kiat Meraih Opini WTP
KEPATIHAN YOGYAKARTA(4/07/2012) pemda-diy.go.id Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipimpin Basyari Yunus Tanjung, mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi DIY, Rabu (04/07). Mereka diterima jajaran SKPD terkait Pemprov DIY, di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta.
Menurut Basyari Yunus Tanjung, kunjungan kerja Tim Penyusun LPPD dan LKPJ yang dipimpinya, ingin lebih dalam menggali informasi, sharing, dan sekaligus ingin mengetahui kiat-kiat Pemprov DIY, sehingga bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang menjadikan Provinsi DIY lebih maju dari Provinsi Sumatera Utara.
Provinsi Sumatra Utara dalam penyusunan LPPD dan LKPJ masih harus belajar dari Provinsi DIY yang lebih maju. Padahal APBD kita sebesar Rp. 5,3 trilyun, dengan PAD Rp. 3,4 trilyun, terang Basyari Yunus.
Sementara Sekdaprov DIY Drs. Ichsanuri melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Hendar Susilowati, SH, dalam sambutannya mengemukakan, aparat birokrasi yang selalu meningkatkan kualitas dan profesionalnya, memberikan dukungan optimal pada tugas dan fungsi pemerintah, baik dalam mengembangkan regulasi, fasilitasi maupun pelayanan publik dengan menerapkan budaya SATRIYA, sebagai modal Pemprov DIY bisa menjadi seperti ini.
Dijelaskan, budaya SATRIYA tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008. Pertama mempunyai makna watak ksatria yang memegang teguh ajaran moral yaitu sawiji, greget, sengguh ora mingkuh, yang berarti konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati dan bertanggungjawab. Makna kedua, SATRIYA sebagai singkatan, yaitu S Selaras, A Akal budi luhur, T Teladan, R Rela melayani I Inovatif, Y Yakin dan percaya diri, serta A Ahli dan professional.
Budaya pemerintahan SATRIYA ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur birokrasi di Provinsi DIY dalam rangka meningkatkan fungsi, peran, dan layanan aparatur birokrasi sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat, sekaligus menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas kegiatannya, tandasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat SKP terkait dari Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta, Inspetorat dan BPKP Yogyakarta. (Kar/rsd)
HUMAS
