Tingkatkan Literasi Keuangan untuk Kemajuan Ekonomi
Jakarta (22/08/2024) jogjaprov.go.id - Peningkatan literasi keuangan akan berdampak pada kemajuan ekonomi daerah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, saat menerima penghargaan sebagai pemenang kategori Program Literasi Keuangan Pemerintah Provinsi pada Financial Literacy Award 2024 pada Kamis (22/08) di JIEXPO Convention Centre and Theatre, Jakarta.
Sri Paduka berharap dengan perolehan penghargaan tersebut akan mendorong kemajuan ekonomi di DIY. Ke depannya, DIY akan terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal serupa. Ia menyebutkan bahwa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan akan mampu membantu masyarakat lepas dari kemiskinan dan akan mewujudkan kemajuan perekonomian Indonesia.
"Kami yakin bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan akan membantu jutaan masyarakat kita untuk bisa lepas dari kemiskinan dan juga tentu pada akhirnya membuat kemajuan perekonomian Indonesia," ungkap Airlangga. Pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian juga mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bertujuan untuk mendukung target pembangunan nasional jangka panjang yaitu mewujudkan inklusi keuangan sebesar 98% di tahun 2045. Selain itu, di tahun 2025 GENCARKAN juga menargetkan 90% pelajar Indonesia memiliki tabungan; 2,5 juta rekening Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA); Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir menjangkau 1,6 juta debitur; dan mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30% kelompok penyandang disabilitas.
Sementara itu, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan bahwa ruang untuk pengembangan sektor jasa keuangan masih terbuka sangat luas. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 2024, hingga saat ini, tingkat inklusivitas keuangan di Indonesia yaitu sebesar 75% dan indeks literasi keuangan sebesar 65,4%.
"Kami meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan yang kuat menjadi kunci peningkatan likuiditas, pendalaman pasar, dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan perekonomian nasional," terang Mahendra. Ia juga menyebutkan bahwa OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia telah berkoordinasi dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif untuk mencapai tujuan meningkatkan masyarakat yang sejahtera.
Salah satu langkah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan edukasi keuangan yang telah mencapai lebih dari 10.000 kegiatan edukasi keuangan di tahun 2023. Selain itu, OJK juga berupaya memberantas judi online dan aktivitas keuangan ilegal dengan pemblokiran rekening dan penghentian entitas keuangan ilegal. Mahendra berharap indeks inklusi keuangan nasional sudah mencapai angka 98% pada perayaan Indonesia Emas 2045. (sf/jhn)
HUMAS PEMDA DIY
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
