Tingkatkan Produktivitas Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Maju
Yogyakarta (28/04/2022) jogjaprov.go.id – “Kita harus bekerja keras meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan maju,” ungkap Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 pada Kamis (28/04). Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta pejabat terkait yang mendampingi hadir mengikuti acara ini secara daring dari Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Pada pidato sambutannya, Joko Widodo menyampaikan bahwa tahun ini dan tahun depan negara akan menghadapi situasi yang tidak terduga, situasi yang tidak gampang. Oleh karenanya diperlukan perencanaan dan skenario yang baik dan pas untuk menghadapi situasi ekonomi dan situasi politik saat ini yang penuh dengan ketidakpastian.
Joko Widodo mengatakan, “Di tengah situasi ini kita patut bersyukur perkembangan ekonomi negara kita menunjukkan tren yang positif perdagangan juga positif, pertumbuhan kredit membaik, dan indeks keyakinan konsumen juga sudah berada di atas normal. Kita harus bekerja keras meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan maju,” tegas Joko Widodo.
Joko Widodo menekankan beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan bersama-sama dalam menghadapi gejala ekonomi global, yaitu; bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, menyiapkan kapasitas produksi nasional dengan membuat kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri; penjaminan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar-standar Global standar-standar Internasional; mempercepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri.
Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi dengan skala yang masif; meningkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif; agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM; mempersiapkan pelaksanaan Pemilu.
Adapun usai mengikuti acara, Sri Sultan menyampaikan tanggapan terkait pesan Presiden RI pada acara pembukaan Musrenbangnas hari ini. Disampaikan oleh Sri Sultan bahwa masih banyak problem yang perlu dibenahi dalam program setiap daerah, secara teknis DIY akan mendapatkan jadwal pembahasan usulan program pada tanggal 13 Mei mendatang.
“Pada tanggal 13 Mei nanti terbatas hanya 30 program yg akan ditentukan oleh Pemerintah Pusat kita usulkan mungkin bisa dipilih 3 bisa dipilih 5 itu dasarnya untuk 100% pembiayaan APBN, bukan APBD”, tegas Sri Sultan. Gubernur DIY juga menekankan agar pertumbuhan ekonomi di DIY jangan sampai mengalami penurunan, diupayakan agar pertumbuhan ini bisa terus berkembang dan bisa dimaintenance.
Peningkatan produktivitas sektor unggulan menjadi penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetisi global dan di masa pandemi.
“Harapan saya, bagaimana ekonomi itu tetap tumbuh, strateginya bagaimana, karena tanpa investasi tergantung peran yg dilakukan oleh APBD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun APBN yang ada di Jogja bagaimana bisa memberi pertumbuhan ekonomi. Ini memang sesuatu yang tidak mudah bagi kita tapi harus kita usahakan,” ungkap Sri Sultan mengingat banyak kampus di DIY yang belum buka kembali dan potensi investasi yang belum normal seperti dulu.
Sementara itu Beny Suharsono, Kepala Bappeda DIY menambahkan, “Usulan yang kita berikan kepada Pemerintah Pusat itu yang nanti dimintakan pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat. Di antaranya ada usulan-usulan untuk di wilayah selatan, memperkuat pemanfaat teknologi informasi, digitalisasi, kemudian juga menyelesaikan upaya pelayanan kesehatan di Gunungkidul, kemudian juga terkait peningkatan UMKM. Karena tadi disampaikan peningkatan UMKM jadi sangat penting, terutama di DIY.”
Dalam acara ini turut mendampingi Gubernur DIY, Sekda DIY, Kepala Paniradya, Kepala BPKA DIY, Kepala Biro Organisasi, dan Kepala Biro Hukum Setda DIY serta dihadiri secara daring oleh Bupati Bantul dan Walikota Yogyakarta (fk)
HUMAS PEMDA DIY
