Biro Tata Pemerintahan Setda DIY MoU dengan UPTD Lingkungan Pemda DIY

Jumat, 29 Desember 2017

     


Yogyakarta. (29/12/2017) Jogjaprov.go.id- Penandatangan perjanjian pemanfaatan data kependudukan antara Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan UPTD Lingkungan Pemda DIY, disaksikan oleh Sekretaris daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi, di laksanakan di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, pada Jumat pagi (29/12/).

Kepada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Drs. Beny Suharsono, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan, selama tahun 2017 sudah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi kepada instansi-instansi di lingkungan pemerintah daerah DIY, guna membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya data kependudukan untuk percepatan pelayanan publik dan perencanaan kebijakan. Karena sebagaimana ketentuan Permendagri No. 61 tahun 2015, tentang persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara hak akses serta pemanfaatan NIK, data Kependudukan  dan KTP-Elektronik.          

 DIY Ir. Gatot Saptadi, memberi arahan bahwa, dalam satu dekade terakhir pengelolaan administrasi kependudukan telah mengalami banyak  perubahan baik dari aspek penyederhanaan tata cara maupun prosedur, identitas tunggal bagi penduduk, hingga pemanfaatan tekhnologi informasi. Saat ini pemda melalui Kementerian Dalam Negeri telah mencanangkan era baru, pengelolaan administrasi kependudukan yaitu optimalisasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan lintas sektoral. Dengan adanya pemanfaatan data kependudukan akan semakin mudah dan cepat bagi instansi atau lembaga untuk verifikasi keabstrakan dokumen kependudukan seseorang.          

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis antara Kepada biro tata pemerintahan setda DIY bersama UPTD Lingkungan Pemda DIY.(feb)

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN