Gubernur DIY Terima Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tanggal Rilis :
Jumat, 13 Oktober 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
Karnos
Lokasi :
Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta

 

 

 

YOGYAKARTA (13/10/2017) – jogjaprov.go.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Slamet Soebjakto selaku Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rifky Effendi Hardijanto selaku Sekretaris Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama rombongan pada Jumat (13/10) yang bertempat di Gedhong Wilis, Komplek Kepatihan, Yogyakarta.

Rifky Effendi Hardijanto selaku Sekretaris Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyampaikan saat wawancara dg media bahwa,pertemuan dengan Sultan, tadi membahas mengenai potensi perikanan yang ada di Yogyakarta. Selain hal tersebut, juga membahas mengenai program terkait  kolam lele bioflok yang memiliki manfaat besar bagi para pembudidaya ikan lele di DIY. Rifky Effendi Hardijanto mengatakan besar harapannya melalui program ini masyarakat DIY akan lebih bergairah untuk beternak lele.

Gubernur DIY sangat mengapresiasi dan mendukung adanya program kolam lele bioflok yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Sultan berharap dengan adanya program kolam lele bioflok ini juga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di masyarakat DIY melalui sektor perikanan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM , Kepala BAPPEDA DIY Drs.Tavip Agus Rayanto.M.Si, dan juga beberapa pejabat Pemda DIY lainnya. (dir)

HUMAS DIY

 

 

 

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN